
Sekjen NATO Anggap Wajar KTT Trump-Putin-Xi
21 menit yang lalu
Kemkomdigi menyatakan siap menelaah ulang dan memulihkan akses konten yang dinilai keliru penanganannya.
Terbit · 1 min read

Kementerian Komunikasi dan Digital membuka diri terhadap kritik dan masukan warga soal pengelolaan ruang digital. Masukan itu termasuk soal pemutusan akses terhadap konten di platform digital.
Pihak yang tidak sepakat dipersilakan menyampaikan data dan rincian persoalannya kepada kementerian. Arahan itu disampaikan Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menanggapi informasi bahwa akses ke sekitar 94 konten digital diputus selama delapan bulan karena dinilai bermasalah.
"Pemerintah bukan dalam posisi harus berdebat dengan masyarakat. Tugas kami adalah mendengar, menerima masukan, memeriksa setiap temuan, dan menindaklanjutinya secara konkret," kata Fifi dalam keterangan pers di Jakarta pada 20 November 2026.
Menurut Fifi, pemutusan akses selama ini melewati tahap verifikasi yang melibatkan instansi penegak hukum. Pemerintah, katanya, juga membuka penelaahan ulang bila ada pengajuan keberatan atau temuan baru.
"Kalau ada konten yang dinilai keliru dalam penanganannya, silakan sampaikan kepada kami. Kami siap menelaah kembali," kata Fifi.
Ia menambahkan, kekeliruan yang ditemukan mesti ditindaklanjuti, salah satunya berkoordinasi dengan platform agar akses dipulihkan. "Jika memang ditemukan kekeliruan, tentu harus ada tindak lanjut, termasuk berkoordinasi dengan platform untuk pemulihan aksesnya," ujarnya.
Fifi menilai keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi bukan dua hal yang mesti dipertentangkan. Menurut dia, langkah pemerintah menjaga keduanya perlu punya dasar yang jelas, proporsional, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Ia menekankan pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan digital lain punya kepentingan yang sama untuk mendorong transparansi tata kelola platform, termasuk soal algoritma. Publik, ujarnya, perlu mendapat pemahaman dan akses informasi memadai tentang cara algoritma bekerja serta faktor yang memengaruhi distribusi konten.
"Transparansi algoritma adalah kepentingan bersama. Pemerintah, masyarakat sipil, dan publik perlu berada di sisi yang sama dalam memperjuangkannya," kata Fifi. Kemkomdigi memandang pengawasan publik dan keterbukaan platform sebagai unsur penting bagi ekosistem digital yang sehat.