
Atlet Selam Bekasi Meninggal di Porprov Jabar 2026
20 menit yang lalu
Sekjen NATO Mark Rutte menilai pertemuan Trump, Putin, dan Xi Jinping di China wajar dan tidak memicu pembagian zona pengaruh baru.
Terbit · 2 min read

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menilai pertemuan Donald Trump, Vladimir Putin, dan Xi Jinping di China tidak perlu dikhawatirkan akan memicu pembagian zona pengaruh baru seperti Konferensi Yalta.
Pernyataan itu disampaikan Rutte kepada wartawan di Berlin, Kamis (19/11/2026), menjelang pertemuan Koalisi Negara-Negara Pendukung Ukraina (Coalition of the Willing) yang digelar Kanselir Jerman Friedrich Merz.
"Saya pikir penting bagi para pemimpin untuk bertemu, seperti dalam pertemuan ini, yakni pertemuan di China," kata Rutte. "Menurut saya, hal itu wajar dan saya sama sekali tidak khawatir."
Ditanya soal Trump yang menyebut Putin sebagai "seorang teman" dalam pertemuan di China, Rutte menegaskan bahwa pertemuan antarpemimpin negara besar merupakan hal yang lumrah. "Penting bagi para pemimpin untuk bertemu, termasuk para pemimpin negara berkekuatan nuklir. Jadi, sangat wajar jika mereka bertemu, mengadakan pertemuan, dan berupaya menyepakati langkah terbaik ke depan," ujarnya.
Rutte juga menilai Trump terus berupaya mewujudkan perdamaian di Ukraina dan menyampaikan apresiasi atas upaya tersebut.
Sebelumnya sejumlah politisi Eropa menyampaikan kekhawatiran menjelang pertemuan di China itu. Mereka mencemaskan pertemuan tersebut menjadi "Yalta 2.0", terutama bila Trump memberi konsesi kepada Rusia terkait Ukraina dan muncul pembagian baru zona pengaruh global tanpa melibatkan Eropa.
Presiden Lithuania Gitanas Nauseda, yang juga berbicara kepada wartawan, tidak memperkirakan pertemuan itu menghasilkan kesepakatan semacam Yalta baru. "Menurut saya, pembahasan dalam pertemuan itu bukan mengenai pembagian wilayah atau zona pengaruh. Ada topik-topik lain yang dibahas," katanya. Ia menyebut tertarik memahami bagaimana China dan Rusia akan menjadi penggerak reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Nauseda menegaskan kembali posisi Eropa bahwa pembahasan masa depan Ukraina harus melibatkan rakyat Ukraina dan negara-negara Eropa. "Prinsipnya harus jelas, tidak boleh ada pembahasan mengenai masa depan Ukraina tanpa Ukraina, dan tidak boleh ada pembahasan mengenai masa depan Eropa tanpa Eropa," tegasnya.
Istilah "Yalta 2.0" merujuk pada Konferensi Yalta 4-11 Februari 1945, tempat Franklin D. Roosevelt dari Amerika Serikat, Winston Churchill dari Inggris, dan Joseph Stalin dari Uni Soviet membahas tatanan dunia pascaperang. Pertemuan itu lalu dipandang sebagai lambang bagaimana negara-negara kuat membagi kawasan pengaruh, terlebih ketika Eropa Timur jatuh ke bawah kendali Uni Soviet.