
KKT II di Mimika Bahas Penguatan Toleransi
11 menit yang lalu
Filipina mendorong pembahasan lanjutan mengenai Konsensus Lima Poin dan keterlibatan ASEAN di Myanmar.
Terbit · 2 min read

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr membahas krisis Myanmar dan kelanjutan keterlibatan ASEAN dalam sesi Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Manila, Minggu (15/11/2026). Ia mengajak para pemimpin membicarakan langkah yang dapat ditempuh untuk mendorong pelaksanaan Konsensus Lima Poin.
Marcos mengingat pembahasan Myanmar dalam KTT ASEAN di Cebu pada Mei 2026. Ia menyatakan Myanmar tetap menjadi bagian dari ASEAN dan keterlibatan dengan negara itu perlu diteruskan.
Marcos mengatakan para anggota ASEAN sepakat melanjutkan keterlibatan yang konstruktif dan berprinsip dengan Myanmar, sembari mempertahankan Konsensus Lima Poin. Kesepakatan itu menjadi kerangka ASEAN dalam merespons krisis setelah kudeta 2021.
Konsensus Lima Poin mencakup penghentian kekerasan, dialog untuk mencari penyelesaian damai, serta mediasi utusan khusus ASEAN. Kerangka itu juga memuat penyaluran bantuan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan kunjungan utusan khusus beserta delegasi ke Myanmar.
Sejumlah pengamat menilai pelaksanaan konsensus tersebut belum menunjukkan kemajuan berarti. Kekerasan masih berlangsung di sejumlah wilayah, sementara dialog antara junta, Pemerintah Persatuan Nasional, dan kelompok bersenjata etnis belum terwujud; kunjungan utusan khusus juga terbatas. Penyaluran bantuan kemanusiaan dinilai sebagai satu-satunya poin yang menunjukkan keberhasilan.
Marcos menyoroti dampak krisis terhadap warga yang mengungsi, komunitas yang memerlukan bantuan, dan kaum muda yang masa depannya terganggu konflik serta ketidakstabilan. Ia berharap pembahasan di KTT menghasilkan gagasan praktis yang menyesuaikan pelaksanaan konsensus dengan kondisi lapangan serta mendukung proses damai dan inklusif.
Sebelum KTT, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro mengatakan keikutsertaan pemimpin dan menteri luar negeri Myanmar dalam perundingan belum tentu terwujud pada pertemuan di Manila. Ia menyebut pembahasan mengenai persoalan itu akan dipercayakan kepada Singapura, yang memegang presidensi ASEAN pada 2027.
Lazaro mengatakan belum ada keputusan yang mengizinkan menteri luar negeri Myanmar mengikuti perundingan ASEAN. Ia juga menegaskan pendekatan blok tersebut tidak dilonggarkan dan Konsensus Lima Poin tetap menjadi acuan. Thailand dan sejumlah kecil anggota ASEAN meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar meski krisis masih berlangsung.