
3.500 Pelari Ditargetkan Ikuti Maraton Bintan
35 menit yang lalu
KSP mendorong pencegahan perdagangan orang dari desa dan penambahan atase keimigrasian di luar negeri.
Terbit · 1 min read

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengupayakan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui desa binaan imigrasi. KSP juga mendorong penambahan atase keimigrasian di luar negeri untuk memperkuat perlindungan warga negara Indonesia (WNI).
Pelaksana tugas Deputi I KSP Heru Kreshna Reza menyampaikan hal itu dalam diskusi kelompok terpumpun bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta pada Senin (16/11/2026).
Heru menilai program desa binaan yang dijalankan Direktorat Jenderal Imigrasi dapat membantu mencegah perekrutan warga oleh calo. Ia menyebut perekrutan itu dilakukan secara langsung dengan tawaran perjalanan ke Malaysia sebelum warga dikirim ke Kamboja.
Menurut Heru, pencegahan perlu diperkuat di daerah asal, antara lain dengan meningkatkan pendapatan masyarakat serta menambah petugas imigrasi pembina desa. Ia menilai langkah tersebut lebih baik daripada hanya menangani pemulangan WNI yang menjadi korban TPPO.
Dalam diskusi itu, Heru mengatakan KSP berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri mengenai penambahan atase keimigrasian. Dari 13 target penempatan, tujuh atase telah terealisasi, sementara usulan penambahan belum mendapat persetujuan kementerian tersebut.
Heru meminta evaluasi terhadap persyaratan penempatan atase agar pertimbangannya tidak hanya bertumpu pada jumlah WNI yang tercatat memiliki paspor resmi. Ia mencontohkan data resmi WNI di Kamboja yang hanya belasan orang, sementara 5.000 WNI bermasalah disebut siap dipulangkan.
KSP berencana mengadakan rapat koordinasi lintas lembaga dalam waktu dekat untuk membahas persoalan tersebut dan penanganan pengungsi serta pencari suaka. Heru menyebut jumlah mereka di rumah detensi imigrasi mencapai lebih dari 1.300 orang.
Heru mengatakan KSP pernah mengunjungi rumah detensi imigrasi, termasuk di Medan, dan mendapati sebagian pengungsi serta pencari suaka telah berada di Indonesia selama 10 tahun tanpa kepastian status. Ia juga menyampaikan bahwa data laporan diri mencatat 2,7 juta WNI berada di luar negeri, sedangkan estimasi Bank Dunia mencapai 9 juta orang. Menurut Heru, penanganan isu-isu itu membutuhkan pembaruan aturan dan kerja sama erat dengan Kementerian Luar Negeri.