
Prabowo Minta Pengkritik Macet Jakarta Masuk Politik
11 menit yang lalu
Disertasi LaNyalla mengusulkan jalur perseorangan untuk DPR dan penguatan peran DPD.
Terbit · 1 min read

Menurut laporan ANTARA, anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dengan predikat summa cum laude setelah mempertahankan disertasi di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.
Ujian doktor terbuka berlangsung di ASSEC Tower Unair pada Rabu (11/11/2026). Disertasi LaNyalla berjudul “Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik”.
Dalam disertasinya, LaNyalla mengkritik ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang membatasi peserta pemilu anggota DPR RI pada partai politik. Menurut kajian yang dipaparkan, kondisi itu dapat membuat anggota DPR lebih tunduk pada disiplin fraksi dan ancaman pergantian antarwaktu daripada memperjuangkan aspirasi konstituen.
LaNyalla mengusulkan agar warga dapat mencalonkan diri secara perseorangan untuk menjadi anggota DPR RI. “Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat,” ujar LaNyalla saat memaparkan disertasinya.
Ia menyebut jalur tersebut dapat membuka ruang bagi teknokrat, akademisi, dan profesional untuk menjadi anggota DPR tanpa terikat ideologi partai tertentu. LaNyalla juga memaparkan bahwa usulan itu, menurutnya, dapat memperkuat keseimbangan di legislatif, mengurangi koalisi besar partai dan pemerintah, serta meminimalkan konflik kepentingan dalam penyusunan regulasi.
Sebagai perbandingan, LaNyalla merujuk Afrika Selatan. Dalam disertasinya, ia menyebut Mahkamah Konstitusi negara itu pada 2020 memutus undang-undang pemilu inkonstitusional karena menghalangi warga untuk terpilih secara independen ke Majelis Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang pada 2023.
LaNyalla juga menyoroti ketimpangan kewenangan DPR dan DPD. Berdasarkan pengalamannya memimpin DPD pada 2019–2024, ia menilai aspirasi daerah kerap tersisih oleh kebijakan yang terpusat di DPR dan mengusulkan agar DPD disetarakan sebagai pembentuk undang-undang dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Untuk mendukung usul tersebut, LaNyalla merekomendasikan perubahan menyeluruh terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD 1945. “Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia,” kata LaNyalla.