
Mbappe Absen, Zidane Panggil Mayulu
17 menit yang lalu
Yusril menekankan akses informasi publik, termasuk kebijakan dan anggaran, perlu diperkuat.
Terbit · 1 min read

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurut laporan ANTARA, ia menyampaikan hal itu dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta pada Rabu (11/11/2026). Yusril berbicara di hadapan panelis Komisi Informasi Pusat (KIP).
Yusril menyatakan masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mendorong penguatan pengelolaan informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan, program, dan penggunaan anggaran pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam pemaparannya, Yusril membahas strategi, kebijakan, dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Menurut laporan yang sama, upaya itu mencakup penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta transparansi anggaran.
Ketua KIP Handoko Agung Saputro mengapresiasi komitmen Kemenko Kumham Imipas. Ia berharap kementerian itu dapat menjadi contoh dan mendorong kementerian lain menyediakan informasi secara lebih terbuka.
Ketua Bidang Strategi dan Riset KIP Joemarthine Chandra juga mengapresiasi pemaparan tentang keterbukaan informasi anggaran melalui PPID Kemenko Kumham Imipas. Menurutnya, transparansi anggaran mendukung akuntabilitas badan publik dan memberi masyarakat kesempatan mengetahui pengelolaan anggaran pemerintah.
Uji publik dalam rangkaian evaluasi tersebut menjadi ruang bagi badan publik untuk menyampaikan komitmen, kebijakan, dan pelaksanaan pelayanan informasi. Tahapan itu juga dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperkuat agar keterbukaan informasi memberi manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi standar administrasi.
Penguatan PPID bagi Kemenko Kumham Imipas diarahkan pada penyediaan informasi, peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses, dan kepastian bagi masyarakat. Transparansi anggaran juga disebut sebagai bagian dari upaya memperluas ruang pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.