
Presiden akan Beri Anugerah Guru di Puncak HGN 2026
12 menit yang lalu
Lestari Moerdijat menilai perlindungan warga dari DBD adalah amanat konstitusi.
Terbit · 2 min read

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk dari ancaman demam berdarah dengue, adalah amanat konstitusi yang wajib ditunaikan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Lestari saat membuka forum yang membahas dampak perubahan iklim terhadap beban dengue serta strategi pencegahannya di kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026).
"Aspek kesehatan dan perlindungan setiap warga negara dari ancaman kematian adalah mandat dari konstitusi, termasuk dampak dari merebaknya DBD di Tanah Air," kata Lestari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Lestari, kenaikan jumlah kasus DBD setiap tahun memperlihatkan bahwa kesiapan pemerintah menghadapi ancaman kesehatan yang terkait perubahan iklim perlu diperkuat. Ia mendorong penyusunan peta risiko dengue yang mengacu pada proyeksi iklim, disertai langkah pencegahan lintas sektor, agar target Indonesia bebas DBD pada 2030 tercapai.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Harbuwono yang hadir dalam diskusi menilai pencegahan perkembangbiakan nyamuk harus menjadi perhatian bersama karena persebaran nyamuk dapat menaikkan risiko penularan DBD hingga berujung kematian. "Indonesia merupakan negara dengan kasus kematian akibat DBD tertinggi di dunia. Butuh keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan Indonesia bebas DBD di 2030," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyebutkan sepanjang 2025 Indonesia mencatat 161.752 kasus DBD dengan 673 kematian. Penyakit tersebut juga menimbulkan beban ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp8,7 triliun per tahun, sehingga pencegahan dinilai perlu diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menyatakan faktor iklim turut memengaruhi penyebaran DBD, dan perubahan iklim tahun ini diperkirakan memperluas wilayah penyebaran vektor hingga ke dataran tinggi. BMKG, katanya, mendukung upaya pencegahan melalui penyediaan informasi dan data iklim terkini.
Aditya Lia Romadona, peneliti dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, mengusulkan peringatan dini dua lapis yang menggandeng Kementerian Kesehatan serta BMKG. Menurutnya, puncak kasus DBD tidak seragam antardaerah, dengan masa kenaikan kasus berlangsung sejak Oktober sampai April.
Iqbal Elyazar, peneliti dari Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) Indonesia, mengingatkan bahwa DBD tidak seharusnya dipandang sebagai penyakit musiman karena penularannya dapat terjadi sepanjang tahun. Penelitian pada 2018, ujarnya, memperkirakan 7,8 juta kasus infeksi dengue di Indonesia, sehingga pemberantasan sarang nyamuk perlu berlangsung berkelanjutan, terutama dengan memutus perkembangbiakan sejak fase jentik.
Menurut Sumarjaya, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes, penanggulangan DBD memerlukan intervensi terpadu yang mencakup faktor lingkungan, vektor, dan manusia. Di samping pengobatan, katanya, pemerintah perlu mengembangkan surveilans berbasis masyarakat untuk memperkuat pencegahan penularan.