
Umuh Minta Persib Waspadai Shan United
15 menit yang lalu
LKSP menilai pengalaman politik dan kelembagaan Sufmi Dasco Ahmad relevan jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Terbit · 1 min read

Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan Pemerintah (LKSP) menilai Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan untuk menjadi wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan. Penilaian itu disampaikan Direktur LKSP Doddy D. Nugroho.
Dalam keterangan yang diterima di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (17/11/2026), Doddy menyebut Indonesia membutuhkan wakil presiden dengan kapasitas politik dan kelembagaan yang kuat. Ia menilai sosok tersebut perlu mendukung efektivitas pemerintahan dan kesinambungan kepemimpinan nasional.
Doddy mengatakan wakil presiden ideal dapat menjadi mitra strategis presiden, menjaga stabilitas politik, dan memperkuat koordinasi antarlembaga. Peran itu, menurutnya, juga mencakup dukungan terhadap konsistensi agenda pembangunan.
Ia menilai pengalaman dan pemahaman terhadap persoalan negara, dinamika politik, serta perkembangan global diperlukan untuk menghadapi tantangan pemerintahan. Popularitas, kata Doddy, bukan satu-satunya pertimbangan dalam memilih figur.
LKSP menilai pengalaman Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI dan posisinya di Partai Gerindra dapat menjadi bekal. Pengalaman tersebut dinilai memberi pemahaman tentang legislasi, dinamika parlemen, serta komunikasi politik lintas kekuatan.
Doddy mengatakan pemilihan wakil presiden semestinya mempertimbangkan kompetensi, integritas, kebutuhan pemerintahan, dan kemampuan bekerja sama dengan presiden, bukan hanya kompromi atau pembagian kepentingan politik.
LKSP juga menyoroti tantangan geopolitik dan geoekonomi, investasi, ketahanan pangan, pemerataan pembangunan, serta pemulihan pascabencana. Doddy menilai hal-hal tersebut membutuhkan kepemimpinan nasional yang solid dan koordinasi kebijakan yang efektif.
Menurut Doddy, pengalaman politik dan kapasitas kelembagaan Dasco relevan dengan kebutuhan pemerintahan. LKSP menyatakan pertimbangan itu tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan jika jabatan wakil presiden kosong.