
61 Bakal Calon Hukum Tua Lolos Seleksi
23 menit yang lalu
Anggota Komisi III DPR RI asal Sulut, Martin Daniel Tumbelaka, menyetujui kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam pengambilan keputusan tingkat I, sebelum dibawa ke Rapat Paripurna.
Terbit · 1 min read

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI asal Sulawesi Utara (Sulut), Martin Daniel Tumbelaka, turut menyampaikan persetujuan terhadap kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Sikap tersebut disampaikan dalam kapasitasnya sebagai perwakilan fraksi dalam agenda pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Persetujuan ini menjadi bagian dari proses legislasi yang membawa RUU Perampasan Aset semakin dekat menuju pengesahan. Martin, yang merupakan legislator dari Sulawesi Utara, ikut mengambil bagian dalam pembahasan regulasi yang diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus mendukung pemulihan aset hasil kejahatan.
Dalam pembahasan tingkat I tersebut, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Sejumlah substansi menjadi perhatian, termasuk pengaturan pengelolaan aset hasil tindak pidana agar dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, turut menjelaskan bahwa RUU tersebut juga mencakup pengaturan terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat. Di antaranya, praktik investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat pemberantasan berbagai tindak pidana sekaligus membuka ruang pemulihan kerugian bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan ekonomi. Dengan demikian, pengaturan perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga upaya pemulihan aset dan kerugian akibat tindak pidana.
Setelah pembahasan tingkat I rampung, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II melalui Rapat Paripurna DPR RI. Tahapan tersebut menjadi agenda berikutnya sebelum rancangan regulasi itu memperoleh keputusan akhir untuk disahkan menjadi undang-undang.
Keterlibatan Martin dalam proses legislasi ini menjadi bagian dari peran anggota DPR RI dari daerah dalam pembahasan kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia.