
Putin Ancam Balas Serangan Ukraina ke Jembatan Crimea
23 menit yang lalu
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan Sekolah Rakyat tidak dibangun di kawasan Hutan Kota UI dan menegaskan lokasinya belum ditetapkan.
Terbit · 2 min read

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia. Lahan yang kini dipertimbangkan adalah tanah milik UI di sisi Jakarta, berdampingan langsung dengan kawasan hutan kota itu.
Menurut Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, kabar bahwa sekolah tersebut akan berdiri di dalam hutan kota tidak benar. Ia menegaskan kawasan hutan kota tetap dipertahankan dan tidak dijadikan lokasi pembangunan.
"Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada," kata Gus Ipul.
Rencana itu bermula dari permintaan Kementerian Sosial kepada UI untuk menelusuri kemungkinan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. UI lantas menawarkan sejumlah alternatif, yaitu lahan di Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur, yang masing-masing seluas sekitar 1,5 hektare.
Opsi lain berada di Kampus UI Depok, tepatnya pada bagian kampus yang masuk wilayah Jakarta dan berbatasan dengan hutan kota. Keterangan tersebut disampaikan pada Jumat (20/11/2026).
Meski begitu, Gus Ipul menyatakan semua opsi itu baru dalam tahap pembahasan awal dan pemerintah belum menetapkan lokasi definitif. Rencana tersebut juga sudah dibicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Menurut Gus Ipul, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya mendukung rencana itu asalkan seluruh ketentuan yang berlaku dipenuhi. "Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju," ujarnya.
Dukungan itu belum menjadi keputusan final. Menurut Gus Ipul, rencana baru bisa masuk tahap perjanjian kerja sama (PKS) setelah ada pengecekan di lapangan, kelengkapan administrasi, serta telaah teknis dan kelayakan. "Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya," katanya.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan pembangunan Sekolah Rakyat bila calon lokasi melanggar aturan hukum, tata ruang, atau syarat keselamatan. "Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun," tegasnya.