
Kemenkes Gelar Jalan Sehat HKN di 132 Titik
19 menit yang lalu
MPR menetapkan tim ad hoc dan tim verifikasi serta menyepakati sidang pemilihan dan pelantikan wapres pada 9 Desember 2026.
Terbit · 1 min read

Rapat Gabungan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyepakati pembentukan tim ad hoc dan tim verifikasi untuk proses pengisian jabatan wakil presiden. Rapat itu juga menetapkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pada 9 Desember 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan keputusan tersebut di Gedung MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Rapat dihadiri pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok DPD.
Tim ad hoc akan dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto. Tim tersebut terdiri atas dua wakil ketua dan 36 anggota dari seluruh fraksi serta kelompok DPD.
Muzani menyebut Lestari Moerdijat menjadi koordinator tim verifikasi. Habiburokhman dari Gerindra ditetapkan sebagai ketua, sedangkan Ahmad Basarah dari PDIP menjadi sekretaris.
Rapat gabungan juga menyepakati penggunaan semangat Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelantikan wakil presiden. Muzani tidak merinci lebih lanjut penerapan ketentuan tersebut.
Perubahan jadwal dibahas setelah pimpinan MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada pagi hari itu. Surat tersebut menanggapi keputusan rapat gabungan 13 November yang sebelumnya menetapkan sidang pada 2 Desember 2026.
Menurut Muzani, jadwal awal membuat presiden perlu mengirimkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 18 November. Ia mengatakan Prabowo memerlukan waktu untuk berbicara dengan partai-partai pengusung, sehingga rapat menyetujui tanggal 9 Desember sebagai jadwal baru.