
Muhaimin Tekankan Kepemilikan Bersama Koperasi Pesantren
20 menit yang lalu
Rancangan itu mencakup lembaga mediasi dan arbitrase serta sejumlah perubahan tata kelola Kadin.
Terbit · 1 min read

Rancangan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (RUU Kadin) mengatur pembentukan lembaga untuk membantu anggota menyelesaikan sengketa bisnis melalui mediasi atau arbitrase. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menyebut lembaga itu sebagai salah satu pokok pengaturan dalam rancangan tersebut.
Adisatrya menyampaikan keterangan itu dalam rapat kerja dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026). RUU tersebut merupakan inisiatif DPR dan memuat 13 bab serta 43 pasal.
Adisatrya mengatakan mekanisme penyelesaian sengketa itu diharapkan memberi pilihan yang profesional dan sesuai kebutuhan pelaku usaha. Ia juga menyebut mekanisme tersebut dapat mendukung kepastian iklim usaha.
Menurut Adisatrya, pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin diperlukan agar kerangka hukum organisasi itu mengikuti perkembangan dunia usaha. Ia menyinggung perubahan struktur industri, integrasi perdagangan global, digitalisasi, serta tuntutan keberlanjutan dan daya saing.
Selain penyelesaian sengketa, rancangan itu mengatur kedudukan dan fungsi Kadin, advokasi, kebijakan, pembinaan, pendampingan, kode etik, serta majelis kehormatan. Sistem data dan informasi Kadin juga tercakup dalam materi RUU.
Pada pertemuan tersebut, pemerintah memberikan kepada Komisi VI DPR daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk RUU Kadin. Masukan pemerintah antara lain menyangkut Kadin sebagai induk organisasi yang mandiri, penguatan peran dan keanggotaan, serta tata kelola dan pengawasan.
DIM itu juga memuat masukan tentang kedudukan dan fungsi Kadin serta keselarasan kewenangannya dengan kewenangan sektoral dalam penerbitan dokumen perdagangan luar negeri. Komisi VI menyatakan siap meneruskan pembahasan bersama pemerintah pada pembicaraan tingkat I.
Komisi VI DPR menargetkan pembahasan RUU Kadin bersama pemerintah selesai pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.