
MALIQ Rilis ‘Pigura’ Setelah 11 Tahun
12 menit yang lalu
Ombudsman menilai keberhasilan jaminan halal perlu diukur dari kepatuhan produk dan perlindungan masyarakat, bukan jumlah sertifikat saja.
Terbit · 1 min read

Ombudsman RI menilai keberhasilan jaminan produk halal tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Menurut laporan ANTARA, Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution mengatakan ukuran lainnya adalah kepatuhan produk yang beredar dan perlindungan bagi masyarakat.
Maneger menyampaikan pandangan itu dalam acara penyampaian laporan hasil pengawasan kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ombudsman melakukan pemantauan di DKI Jakarta dan Tangerang pada 14-16 Oktober 2026 melalui inspeksi mendadak.
Dari 159 sampel produk yang diperiksa di ritel modern, Ombudsman mencatat 78 produk atau 49,1 persen tidak sesuai ketentuan. Sebanyak 81 produk atau 50,9 persen dinyatakan sesuai.
Ketidaksesuaian yang ditemukan mencakup penggunaan logo halal lama, nomor sertifikat yang tidak terdaftar dalam sistem BPJPH, serta nomor yang sama untuk beberapa produk dalam satu pabrik. Ombudsman juga menemukan sertifikat kedaluwarsa atau tanpa nomor, serta produk impor yang belum memenuhi ketentuan registrasi di Indonesia.
Maneger mengatakan temuan tersebut menunjukkan persoalan kepatuhan pada produk yang diperiksa dan menjadi catatan atas pelaksanaan kewajiban halal industri menengah dan besar. Ia juga menyebut pedagang ayam di pasar tradisional dan beberapa tempat masih memasok daging untuk sejumlah Program Strategis Nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), meski sertifikat halalnya kedaluwarsa.
"Kami sedang tidak mengatakan itu halal atau tidak halal, tetapi sertifikatnya sudah kedaluwarsa," kata Maneger. Ia menilai pengawasan pangan untuk MBG perlu mencakup aspek kehalalan dan keamanan dalam rantai pasok, dari pemasok dan penyembelihan hingga distribusi serta makanan diterima penerima manfaat.
Ombudsman mendorong BPJPH memperkuat pengawasan dan penegakan kepatuhan serta membenahi verifikasi sertifikat, termasuk keabsahan nomor, masa berlaku, dan kesesuaian produk. Lembaga itu juga menyarankan pengawasan rantai pasok MBG diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Saran lainnya meliputi penyederhanaan layanan sertifikasi bagi usaha mikro dan kecil serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat. Maneger berharap hasil pengawasan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan jaminan produk halal.