
Selly Minta Regulasi Pesantren Diselaraskan
18 menit yang lalu
Laporan mencakup masalah prosedur dan keterlambatan; Ombudsman menyiapkan posko pengaduan untuk seleksi CASN.
Terbit · 1 min read

Ombudsman RI menerima 1.790 laporan masyarakat terkait seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) selama 2022 hingga 12 November 2026. Anggota Ombudsman RI Radian Syam menyatakan lembaganya mengawasi proses rekrutmen agar berjalan transparan dan bebas dari malaadministrasi.
Radian menyampaikan data tersebut di Jakarta pada Jumat (13/11/2026). Sebanyak 1.098 laporan berasal dari seleksi yang diselenggarakan pemerintah kabupaten dan kota.
Rincian laporan per tahun ialah 280 pada 2022, 275 pada 2023, 610 pada 2024, 534 pada 2025, serta 91 pada 2026 hingga 12 November. Radian menyebut penundaan berkepanjangan dan penyimpangan prosedur sebagai masalah yang paling sering dilaporkan.
Risiko dapat muncul sejak penetapan formasi, antara lain ketidaksesuaian formasi dengan kebutuhan instansi dan penafsiran berbeda atas kualifikasi pendidikan. Pada masa pendaftaran, persyaratan yang rumit serta gangguan sistem juga berpotensi menghambat peserta.
Dalam seleksi administrasi dan masa sanggah, Ombudsman mencatat risiko verifikasi yang tidak seragam serta keberatan peserta yang terlambat dijawab. Radian juga menyoroti transparansi tes non-CAT dan standar perangkat maupun fasilitas ujian.
Pada tahap pengumuman hasil dan pemberkasan, perubahan jadwal mendadak serta indikasi campur tangan pihak lain menjadi perhatian. Keterlambatan penetapan Nomor Induk Pegawai dapat menghambat pengangkatan peserta yang telah lolos.
Masalah lain yang berulang meliputi perubahan jadwal dan kebijakan, perbedaan pemahaman verifikator terhadap regulasi, serta pengaduan peserta yang lambat ditangani. Radian mengatakan layanan pusat bantuan nasional juga belum selalu memberi solusi.
Pengawasan dinilai penting menjelang target pembukaan rekrutmen CPNS 2026 pada akhir November, dengan perkiraan sekitar 150 ribu formasi, serta rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Ombudsman menyarankan penguatan koordinasi dan pemantauan regulasi, serta menyebut akan membuka posko pengaduan di kantor pusat dan 34 kantor perwakilan; masyarakat dapat lebih dahulu mengadu kepada instansi penyelenggara, lalu melapor kepada Ombudsman jika belum mendapat penyelesaian yang patut.