
PNM Salurkan Pembiayaan 8 Persen di Batam
14 menit yang lalu
Selly mendorong penyelarasan aturan pembinaan pesantren serta menyoroti tata kelola dan dukungan anggaran.
Terbit · 1 min read

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah daerah menyelaraskan aturan pembinaan pondok pesantren dengan Undang-Undang Pesantren. Ia menyampaikan hal itu dalam pembahasan bersama perwakilan 500 pondok pesantren di Kabupaten Cirebon.
Halaqah tersebut membahas penyelarasan regulasi serta pengembangan pesantren. Selly memberikan keterangan saat ditemui di Kantor PCNU Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Selly mengatakan penyelarasan diperlukan agar kebijakan pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia juga menyebut digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kemandirian lembaga sebagai tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pesantren.
Menurut Selly, pesantren perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital tanpa menghilangkan ciri dan tradisinya. “Bagaimanapun juga pondok pesantren ini punya kekhasan yang harus tetap dipertahankan,” ujarnya.
Ia menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia penting agar pesantren dapat merespons perubahan zaman dan kebutuhan pendidikan masyarakat. Kemandirian pesantren, lanjutnya, juga memerlukan dukungan melalui kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan wakil rakyat.
Selly mengatakan hasil halaqah akan dibawa ke rapat bersama Kementerian Agama sebagai bahan pembahasan pengembangan pesantren, terutama di Kabupaten Cirebon. Ia berharap pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memberikan pembinaan dengan aturan yang sejalan dengan regulasi nasional.
Mengenai pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama, Selly menilainya sebagai langkah untuk memperbaiki tata kelola pesantren di Indonesia. Menurut dia, pesantren berperan penting dalam pembangunan, terutama di bidang pendidikan yang memerlukan perhatian dan kebijakan afirmatif pemerintah.
Selly mengatakan Komisi VIII akan memperjuangkan sinkronisasi kebijakan pesantren dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ia menyebut keberpihakan anggaran sebagai prioritas perjuangan komisi tersebut.