
Mariano Peralta Mulai Nyaman di Persib
18 menit yang lalu
Akademisi dan pejabat menyoroti pengawasan, peredaran ilegal, serta dampak ekonomi industri rokok elektronik.
Terbit · 1 min read

Pengamat kebijakan publik Kristian Widya Wicaksono meminta pemerintah menggunakan bukti yang tepat saat menentukan pembatasan rokok elektronik. Ia menilai bentuk aturan perlu disesuaikan agar proporsional.
Dalam keterangannya di Jakarta, akademisi Universitas Katolik Parahyangan itu menyampaikan pandangannya dalam diskusi kelompok terarah mengenai persoalan rokok elektronik, Selasa (17/11/2026).
Kristian mengatakan efektivitas kebijakan juga bergantung pada pelaksanaan aturan yang konsisten dan pengawasan yang berjalan. Ia turut menyoroti pengendalian produk ilegal serta penindakan terhadap penyalahgunaan perangkat rokok elektronik untuk narkotika.
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Kusmartata, menekankan perlunya membedakan produk legal yang diawasi pemerintah dari rokok elektronik yang disalahgunakan dan beredar ilegal.
Djaka menyatakan produk rokok elektronik legal yang berada dalam pengawasan pemerintah memiliki pita cukai. Ia mengatakan penelusuran dan informasi yang dikumpulkan hingga saat itu tidak menemukan rokok elektronik berisi narkoba dengan pita cukai resmi.
Nugraha Prasetia Yogie, pejabat madya Kementerian Perindustrian yang membina sektor minuman hasil tembakau dan bahan penyegar, mendorong penerapan regulasi yang seimbang. Menurut dia, kebijakan dapat mencakup pembatasan usia dan pengendalian peredaran untuk menjaga mutu produk serta keselamatan konsumen tanpa menghentikan kegiatan industri nasional.
Yogie juga meminta dampak sosial dan ekonomi diperhitungkan dalam penentuan kebijakan. Data Kementerian Perindustrian mencatat sekitar 200 perusahaan di industri rokok elektronik dan lebih dari 100 ribu tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir.
Ia menyebut nilai investasi industri tersebut mencapai Rp31 triliun dan ekspor sekitar 518 juta dolar AS. Kontribusi cukainya diperkirakan Rp2,8 triliun per tahun; Yogie mengatakan nilai itu hampir menyamai anggaran operasional Kementerian Perindustrian dalam APBN.