
Pakar Minta Kebijakan Rokok Elektronik Berbasis Bukti
15 menit yang lalu
Rekomendasi kebijakan untuk program 2027 diberikan kepada 50 kementerian dan lembaga. Yusril menegaskan perlindungan HAM adalah tanggung jawab bersama.
Terbit · 1 min read

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerahkan rekomendasi kebijakan hukum dan HAM untuk program 2027 kepada 50 kementerian dan lembaga di Jakarta.
Penyerahan berlangsung pada Selasa (17/11/2026). Yusril mengatakan jumlah penerima tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat 39 instansi.
Menurut Yusril, hukum dan HAM membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Rekomendasi itu ditujukan kepada lembaga pemerintah, lembaga negara, dan lembaga independen.
Ia menegaskan pemenuhan dan perlindungan HAM bukan hanya tugas Kementerian HAM. Setiap instansi perlu mengintegrasikan tanggung jawab tersebut ke dalam program dan kegiatannya.
Yusril mencontohkan TNI dan Polri berkewajiban melindungi HAM saat menjalankan tugas. Ia juga mengaitkan pemenuhan HAM dengan tugas kementerian yang menangani pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi serta sains dan teknologi, kesehatan, dan agama.
Kemenko Kumham Imipas secara rutin menyampaikan pokok kebijakan pemerintah untuk tahun berikutnya sekaligus menerima evaluasi pelaksanaan dan penyerapan program hukum serta HAM dari setiap instansi.
Untuk 2026, Yusril mengatakan kementeriannya mendapat tugas mengoordinasikan penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan tugas Komnas HAM dan penyidikan menjadi tugas Kejaksaan Agung, sedangkan kementeriannya mengoordinasikan kerja antarlembaga tanpa mengambil alih penegakan hukum.
Penyerahan rekomendasi itu dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Yusril menyampaikan apresiasi kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan kepala daerah terkait rekomendasi kebijakan HAM untuk program kerja 2027.