
BEI Minta Investor Cermati Fundamental Emiten
18 menit yang lalu
Target 2029 mencakup program pengendalian AMR di rumah sakit dan kepatuhan terhadap standar peresepan antibiotik.
Terbit · 1 min read

Pemerintah menargetkan 80 persen rumah sakit menjalankan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR) pada 2029. Menurut laporan ANTARA, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebut resistansi antimikroba sebagai tantangan yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Dante menyampaikan hal itu di Jakarta. Ia menyebut resistansi antimikroba secara langsung menyebabkan lebih dari 1,14 juta kematian di dunia pada 2021 dan berkaitan dengan 4,71 juta kematian lainnya.
Dante mengatakan Indonesia telah menetapkan komitmen pengendalian AMR melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 dan Strategi Nasional Pengendalian AMR Sektor Kesehatan 2025–2029. Ia menilai resistansi berkembang perlahan di berbagai sektor, termasuk rumah sakit, peternakan, pertanian, sumber air, dan lingkungan masyarakat.
Menurut laporan yang sama, Kementerian Kesehatan menyusun Petunjuk Nasional Praktik Klinik sebagai panduan penggunaan antibiotik dalam praktik klinis, sementara indikasi penggunaan antibiotik ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dante mengatakan pemetaan kuman di rumah sakit kini diwajibkan dalam proses akreditasi agar penggunaan antibiotik lebih tepat.
Pemerintah juga menargetkan 60 persen rumah sakit pemerintah mematuhi standar peresepan antibiotik sistemik secara empiris. Dante berharap Konferensi Regional Asia Pasifik ketiga, yang diselenggarakan bersama ReAct Asia Pacific pada 9–10 November 2026, mendorong penerapan komitmen kebijakan.
Direktur ReAct Asia Pacific, S.S. Lal, menilai tantangan utama pengendalian AMR berada pada pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, masih ada kesenjangan antara deklarasi dan penerapan, termasuk kesesuaian rencana dengan anggaran serta pelaksanaan pedoman peresepan antibiotik di masyarakat.
Konferensi itu dihadiri sekitar 90 delegasi dari 28 negara dan membahas tujuh pokok bahasan. Topiknya mencakup percepatan pelaksanaan Deklarasi Politik PBB 2024, akses terhadap antibiotik esensial, dan pendekatan kesehatan terpadu yang melibatkan sektor kesehatan manusia, hewan, serta lingkungan.
Forum tersebut juga membahas tata kelola penggunaan antibiotik secara bijak dan bertanggung jawab. Hasil pembahasan akan dirangkum dalam dokumen rekomendasi lintas pemangku kepentingan untuk menjadi bahan evaluasi menjelang pertemuan PBB pada 2029.