
Tesla Hentikan Produksi Cybertruck pada 2027
23 menit yang lalu
Prioritas mencakup perlindungan hutan, penguatan ekonomi kehutanan berkelanjutan, dan peningkatan peran masyarakat.
Terbit · 1 min read

Pemerintah Indonesia menekankan tiga prioritas untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan pada 2030. Menurut laporan ANTARA, prioritas itu disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati dalam Konferensi Iklim PBB COP30 di Antalya, Turki.
Penyampaian tersebut berlangsung pada Senin (9/11/2026). Haruni menjelaskan prioritas pemerintah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prioritas pertama ialah melindungi hutan dan memulihkan ekosistem terdegradasi melalui program Indonesia FOLU Net Sink 2030. Upaya itu mencakup pengurangan deforestasi, restorasi hutan dan lahan gambut, serta pengelolaan hutan berkelanjutan.
Dalam peluncuran peta jalan untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030, Indonesia juga memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Langkah yang disebutkan meliputi sistem peringatan dini, pencegahan berbasis masyarakat, dan respons cepat, terutama di wilayah rawan kebakaran serta ekosistem gambut.
Prioritas kedua adalah memperkuat kelayakan ekonomi pengelolaan hutan berkelanjutan melalui multi-usaha kehutanan. Kegiatannya mencakup pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan kegiatan ekonomi lainnya.
Pemerintah juga mengembangkan pembiayaan konservasi melalui mekanisme Badan Layanan Umum di sejumlah taman nasional. Mekanisme tersebut ditujukan untuk memberi fleksibilitas dalam mengelola penerimaan guna mendukung konservasi.
Prioritas ketiga adalah memperkuat peran masyarakat melalui Program Perhutanan Sosial. Indonesia telah memberikan akses pengelolaan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare, yang manfaatnya menjangkau sekitar 1,4 juta kepala keluarga.
Pemerintah mendorong peningkatan manfaat ekonomi program tersebut melalui pendampingan teknis, pembiayaan, pengembangan usaha masyarakat, dan perluasan akses pasar. Indonesia juga menekankan perlunya dukungan internasional berupa pendanaan yang lebih mudah diakses dan dapat diprediksi, termasuk pembayaran berbasis hasil (REDD+).
Selain pendanaan, Indonesia menekankan pentingnya alih teknologi dan peningkatan kapasitas untuk pencegahan kebakaran, restorasi ekosistem, pemantauan hutan, serta pelaporan transparan. Pemerintah juga menekankan koordinasi lintas sektor karena tekanan terhadap hutan berkaitan dengan kebijakan penggunaan lahan, kegiatan ekonomi, dan rantai pasok komoditas.