
Tim Gabungan Evakuasi Warga Banjir Aceh Selatan
10 menit yang lalu
Najamuddin Khairur Rijal menilai MBG 2.0 perlu menguatkan tata kelola, keamanan pangan, dan pasokan lokal.
Terbit · 1 min read

Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang Najamuddin Khairur Rijal menilai peta jalan Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0 dapat menghubungkan perbaikan tata kelola program dengan penguatan pasokan pangan lokal. Dalam tulisannya di ANTARA, ia menyebut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memaparkan peta jalan itu pada Kamis (29/10/2026).
Menurut laporan ANTARA yang terbit pada Senin (2/11/2026), peta jalan tersebut diperkenalkan dalam momentum 100 hari kepemimpinan Sudaryono. Rijal menempatkan transformasi program sebagai upaya memperbaiki tata kelola MBG.
Rijal menguraikan tiga pilar MBG 2.0, yaitu pemberantasan korupsi, penataan tata kelola dan pengawasan digital, serta pembukaan ruang kolaborasi. Ia menilai program berskala nasional perlu menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi masyarakat di tingkat lokal.
Dalam tulisannya, Rijal menyebut integrasi standar higiene, akuntabilitas anggaran, dan keterlibatan komunitas sebagai landasan pelaksanaan program. Ia juga menyoroti kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, pengawasan CCTV berbasis kecerdasan buatan, serta pelabelan waktu konsumsi sebagai bagian dari pengetatan keamanan pangan.
Rijal mengaitkan keamanan pangan dengan perlindungan kesehatan dan ketahanan pangan. Ia menyebut persoalan keracunan makanan, perantara ilegal, dan ancaman makanan olahan pabrikan sebagai tantangan yang dihadapi fase awal program.
Pada sisi pasokan, Rijal menyebut BGN akan memutus rantai perantara bermasalah, menetapkan plafon biaya operasional, dan memprioritaskan minimal 80 persen pasokan dari UMKM, peternak, serta kelompok tani lokal di sekitar satuan pelayanan pemenuhan gizi. Menurut analisisnya, kebijakan itu dapat menghubungkan dapur sekolah dengan basis produksi warga.
Rijal juga menyoroti pembongkaran ratusan rekening ganda, penghematan anggaran hingga puluhan triliun rupiah melalui koreksi skema insentif, dan peluncuran platform pengawasan digital. Ia menilai keterbukaan data dapat mengurangi kesenjangan informasi antara pengelola pusat, pengusaha dapur daerah, dan masyarakat.
Dalam tulisannya, Rijal berpendapat keberhasilan MBG 2.0 bergantung pada konsistensi standar keamanan, akuntabilitas anggaran, dan dukungan bagi ekonomi lokal. Ia menilai program perlindungan sosial dapat berjalan seiring dengan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.