Prabowo Minta Negara Nikmati 70 Persen Hasil IUP

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan sedikitnya 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara. Ia juga menyebut penguasaan saham perusahaan pemegang izin dapat dilakukan bila diperlukan.

Prabowo menyampaikan arahan itu saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Ia mengatakan perusahaan boleh memasukkan modal, tetapi keuntungan setelah investasi kembali harus menjadi bagian mayoritas bangsa Indonesia. “Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Prabowo juga menyatakan ekspor perlu dilakukan melalui satu pintu agar jumlah yang dilaporkan sama dengan volume barang yang dikirim. Ia menilai perbedaan antara volume pengiriman dan pelaporan harus dicegah.

“Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” ujarnya. Prabowo mengatakan sejumlah gubernur di berbagai daerah turut menyampaikan persoalan serupa.

Ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Prabowo juga menyebut ekonomi Indonesia sebagai ekonomi kekeluargaan.

Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung praktik yang, menurut dia, berlangsung selama puluhan tahun. Ia mengatakan pemegang HGU, IUP, dan izin hutan tanaman industri pernah membawa keuntungan ke luar negeri.

Prabowo mengatakan sisa masa tugasnya akan dipakai untuk membenahi sistem ekonomi yang menurut penilaiannya tidak sejalan dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.