
Delegasi Rusia dan Ukraina Tiba di Abu Dhabi
19 menit yang lalu
Puan meminta publik menyikapi isu pengunduran diri dengan tenang. Sejumlah anggota DPR mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat.
Terbit · 2 min read

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Menurut laporan CNBC Indonesia, Puan menanggapi isu pengunduran diri Gibran setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan meminta masyarakat menyikapi isu itu dengan tenang dan tidak berandai-andai mengenai hal yang belum terjadi. Ia mengatakan hal tersebut dapat memicu keresahan di masyarakat.
Puan juga menanggapi sejumlah anggota DPR yang mulai mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Saat ditanya mengenai agenda rapat Badan Musyawarah untuk membahasnya, ia menjawab, “Belum ada (agenda).”
Menurut laporan yang sama, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera membagikan foto dokumen pengusul HMP. Namanya tercantum di urutan pertama dalam dokumen tersebut.
Laporan CNBC Indonesia menyebutkan, dokumen yang dibagikan memuat tanda tangan anggota DPR dan penjelasan beserta pasal-pasal terkait. Saat dokumen itu dipantau, tercatat 12 tanda tangan; Mardani kemudian mengatakan jumlah pengusul telah lebih dari 25 orang.
“Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” kata Mardani pada Selasa (10/11/2026), seperti dikutip CNBC Indonesia dari detikcom. Laporan itu menyebut sejumlah politikus, termasuk Ahmad Doli Kurnia dari Fraksi Golkar, telah mengusulkan penggunaan HMP.
Laporan CNBC Indonesia mengaitkan sorotan terhadap posisi Gibran dengan putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan Gibran. Menurut laporan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA, sedangkan MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran tidak sah dan batal.
Laporan yang sama menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan HMP. HMP dijelaskan sebagai hak konstitusional DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.
Menurut penjelasan situs resmi DPR yang dikutip CNBC Indonesia, HMP dapat digunakan terkait kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, sebagai tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket, maupun dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden. Laporan itu menyebut HMP juga dapat menjadi bagian dari proses konstitusional pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.