
Pelanggan iQIYI di Indonesia Tumbuh 175%
19 menit yang lalu
Setyo mengusulkan pembagian kewenangan yang lebih jelas dan lembaga mediasi untuk mencegah konflik kepala daerah.
Terbit · 1 min read

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto mengusulkan revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan pembentukan lembaga mediasi untuk mencegah perselisihan antara kepala daerah dan wakilnya.
Setyo menyampaikan dua usulan itu dalam ujian terbuka disertasi doktor hukum di Universitas Pelita Harapan, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (14/11/2026). Disertasinya membahas upaya membangun hubungan kerja yang harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia.
Usulan pertama adalah merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Setyo menilai aturan tersebut belum menjelaskan pembagian kewenangan substantif di antara kepala daerah dan wakilnya.
Menurut Setyo, mandat politik yang diperoleh kedua pejabat dalam satu proses pemilihan semestinya diikuti pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas serta proporsional.
Ia menilai ketidakjelasan batas fungsi membuat wakil kepala daerah berada dalam kondisi yang disebutnya sebagai kewenangan semu: memiliki posisi formal dan legitimasi politik, tetapi tidak disertai batas kerja yang tegas.
Setyo memperingatkan bahwa keadaan itu dapat memicu ketegangan berulang dalam pemerintahan daerah. Ia juga menyoroti kata “membantu” dalam Pasal 66 ayat (1), yang menurutnya menimbulkan ketidakpastian mengenai posisi dan peran wakil kepala daerah.
Usulan kedua adalah membentuk lembaga mediasi pemerintah daerah untuk menangani perselisihan antara kepala daerah dan wakilnya. Setyo mengatakan disertasinya masih memiliki kekurangan, tetapi diharapkan dapat mendukung pengembangan ilmu hukum dan kebijakan tata kelola pemerintahan daerah.