
Faisol Riza Nilai Situasi Politik Kondusif
12 menit yang lalu
Proses seleksi periode 2027–2032 dinilai perlu transparan untuk mencegah intervensi politik.
Terbit · 2 min read

The Indonesian Institute menilai rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032 perlu dikawal secara transparan dan akuntabel untuk mengantisipasi potensi intervensi politik menjelang Pemilu 2029. Menurut laporan ANTARA, penilaian itu disampaikan peneliti lembaga tersebut, Arfianto Purbolaksono.
Dalam keterangannya di Jakarta, Arfianto mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam proses seleksi. Hingga akhir Oktober 2026, susunan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu RI belum diumumkan secara terbuka, sementara masa jabatan anggota saat ini berakhir pada April 2027.
Undang-Undang Pemilu mengatur pembentukan tim seleksi paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan berakhir. Menurut kajian akhir tahun The Indonesian Institute berjudul “Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tahun 2029”, ketidakpastian jadwal berpotensi mempersempit waktu seleksi, pemeriksaan rekam jejak calon, dan partisipasi masyarakat.
Kajian itu mencatat lima persoalan utama: ketidakpastian jadwal, desain seleksi berjenjang dan aturan teknis yang belum konsisten, potensi intervensi politik, verifikasi integritas calon dan anggota tim seleksi yang dinilai lemah, serta keterwakilan perempuan dan partisipasi publik yang belum optimal.
Arfianto menyatakan keterlibatan Presiden dan DPR dalam rekrutmen memiliki dasar konstitusional. Namun, menurut dia, mekanisme seleksi perlu dilengkapi pengamanan untuk mencegah konflik kepentingan dan negosiasi politik dalam penentuan calon.
Dalam waktu dekat, The Indonesian Institute merekomendasikan Presiden segera mengumumkan susunan tim seleksi dan jadwal rekrutmen tanpa menunggu revisi UU Pemilu selesai. Lembaga itu juga mendorong keterbukaan kriteria penilaian, hasil pemeringkatan, dan skor setiap tahapan agar masyarakat dapat mengawasi proses seleksi.
Arfianto mengatakan, “Partisipasi masyarakat harus dibuka sejak awal melalui mekanisme keberatan publik dan audit rekam jejak. Verifikasi integritas juga perlu diperkuat melalui pemeriksaan faktual, serta kerja sama dengan KPK dan PPATK. Afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen harus diterapkan pada setiap tahapan seleksi, bukan hanya pada penetapan akhir.”
Untuk jangka panjang, lembaga itu mengusulkan revisi UU Pemilu dan undang-undang terkait, termasuk penguatan independensi tim seleksi dan perubahan uji kelayakan dan kepatutan DPR menjadi rapat dengar pendapat konfirmasi terhadap calon berperingkat teratas. Usulan lainnya mencakup standar seleksi berjenjang secara nasional, penyelarasan jadwal rekrutmen dengan siklus pemilu nasional dan daerah, serta rumusan afirmasi perempuan yang lebih mengikat. The Indonesian Institute juga mengajak masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi perempuan, dan media mengawasi proses sejak pembentukan tim seleksi hingga penetapan anggota terpilih.