
Faisol Riza Nilai Situasi Politik Kondusif
17 menit yang lalu
Advokat Aksi menilai proses hukum terkait dokumen penyetaraan ijazah harus berlanjut meski Gibran mengundurkan diri.
Terbit · 1 min read

Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) menyatakan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tidak boleh menghentikan proses hukum terkait penerbitan dan penggunaan surat keterangan penyetaraan ijazah. Menurut laporan ANTARA, pernyataan itu disampaikan Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi Yopis Piternalis.
Yopis menyampaikan keterangan tersebut di Jakarta pada Kamis (12/11/2026). Ia menyebut persoalan itu menyangkut kepastian hukum dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat, bukan hanya polemik administrasi pendidikan.
“Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum,” kata Yopis dalam keterangannya.
Advokat Aksi merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Putusan itu membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Dalam amar putusan, Mahkamah Agung memerintahkan pihak tergugat mencabut surat tersebut. Menurut laporan yang sama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mencabutnya.
Materi ANTARA juga menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan Majelis Permusyawaratan Rakyat diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Advokat Aksi menegaskan proses hukum terkait penerbitan dan penggunaan dokumen penyetaraan itu tetap perlu berjalan. Mereka mengaitkan perkara tersebut dengan kepastian hukum dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.