
Saifullah Yusuf Ajak Generasi Muda Teladani Pahlawan
21 menit yang lalu
Realisasi tambahan TKD di sejumlah kabupaten masih nol persen, sementara pemerintah menyiapkan pemantauan penggunaan anggaran.
Terbit · 1 min read

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti lambatnya realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,68 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Menurut laporan CNBC Indonesia, beberapa kabupaten belum merealisasikan anggaran tersebut.
Tito menyampaikan hal itu di Kantor Presiden pada Selasa (10/11/2026). Ia meminta kepala daerah memanfaatkan tambahan TKD secara maksimal untuk penanganan bencana.
Tito mengingatkan dana yang diberikan atas arahan Presiden Prabowo Subianto tidak dialihkan atau sengaja disimpan hingga menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun. Ia menyampaikan imbauan tersebut dalam pernyataan yang dikutip CNBC Indonesia.
Realisasi anggaran di Sumatra Barat bervariasi: ada kabupaten yang mencapai 54 persen, sementara kabupaten lain baru 5 persen. Di Sumatra Utara, realisasi tertinggi tercatat 60 persen, sedangkan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih nol persen.
Di Aceh, Kabupaten Pidie mencatat realisasi tertinggi, sementara Kabupaten Bireuen belum merealisasikan anggaran. Laporan yang sama tidak menyebutkan angka realisasi Kabupaten Pidie.
Tito mengatakan sejumlah pemerintah daerah menjelaskan pembayaran belum dilakukan karena pekerjaan infrastruktur masih berlangsung dan baru akan dibayarkan pada akhir tahun. Menurutnya, alasan itu dapat diterima jika pembangunan benar-benar berjalan dan anggaran digunakan sesuai peruntukan.
Tito mengatakan pemerintah akan menurunkan tim untuk memeriksa langsung pekerjaan pembangunan di daerah. Ia juga menyatakan pemerintah dapat menegur daerah jika penggunaan anggaran menyimpang dari arahan Presiden dan surat edaran.
Pemerintah, kata Tito, juga membuka kemungkinan menyampaikan kepada publik dan DPRD setempat jika ada daerah yang tidak menggunakan dana sesuai peruntukannya. Ia menyebut langkah itu dapat memberi informasi kepada masyarakat dan berpotensi menimbulkan sanksi politik.