
TEP Unair Dampingi Edukasi Orang Tua di Manokwari
16 menit yang lalu
Lawrence Wong ingin kerja sama penyelidikan diperluas, sementara Malaysia mengusulkan diplomasi sains dan dana khusus kabut asap.
Terbit · 1 min read

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengusulkan agar satgas gabungan Singapura-Indonesia terkait kebakaran hutan diperluas menjadi wadah kerja sama seluruh negara ASEAN. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan usulan diplomasi sains dan dana khusus untuk menangani kabut asap lintas batas.
Wong menyampaikan gagasan itu dalam sesi pertemuan KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Anwar membahas isu kabut asap dalam sesi pleno KTT tersebut.
Satgas yang diumumkan pada Oktober bertujuan memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antara Singapura dan Indonesia untuk menindak pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan. Wong menilai mekanisme itu sebaiknya melibatkan seluruh anggota ASEAN.
Wong mengatakan negara-negara kawasan perlu berbagi informasi dan bukti mengenai pihak yang bertanggung jawab. Ia juga mendorong tindakan terhadap perusahaan yang menggunakan pembakaran untuk membuka lahan.
Menurut Wong, kebakaran hutan dapat terjadi di negara mana pun di kawasan. Ia menginginkan komitmen bersama untuk mencegah praktik pembukaan lahan dengan membakar dan memperkuat langkah pencegahan kabut asap.
Wong menyebut ASEAN telah memiliki pusat koordinasi pengendalian pencemaran kabut asap lintas batas dan berharap mekanisme itu diperkuat. Ia juga mengapresiasi penyelidikan yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto serta upaya meminta pertanggungjawaban perusahaan yang terbukti melanggar.
Malaysia mengajukan diplomasi sains dan Dana Kabut Asap Berkelanjutan melalui kerangka komite pengarah tingkat subkawasan. Usulan itu ditujukan untuk memperkuat kolaborasi ilmiah, mendukung keputusan berbasis bukti, dan menjaga pendanaan pelaksanaan perjanjian ASEAN tentang pencemaran kabut asap lintas batas.
Anwar mengatakan Malaysia akan membawa prioritas tersebut ke konferensi para pihak terkait perjanjian itu pada bulan depan. Malaysia juga akan mendorong agenda tersebut melalui kepemimpinannya di komite pengarah tingkat subkawasan pada tahun depan.