
Hipertensi: Faktor Risiko dan Penanganannya
16 menit yang lalu
FFI menyatakan permintaan KLB harus mengikuti mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART.
Terbit · 1 min read

Federasi Futsal Indonesia (FFI) menegaskan aspirasi anggota, termasuk wacana Kongres Luar Biasa (KLB), harus disampaikan melalui mekanisme organisasi yang sah. Menurut laporan ANTARA, Ketua Komite Hukum FFI Deny Susanto menyampaikan hal itu dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Susanto mengatakan aturan mengenai urusan organisasi, termasuk KLB, tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Aturan tersebut disahkan anggota FFI dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026.
“AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama,” kata Susanto.
Menurut laporan yang sama, KLB dapat digelar atas permintaan Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif. KLB juga dapat diminta secara tertulis oleh sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang memiliki hak suara.
Anggota yang memiliki hak suara adalah Asosiasi Futsal Provinsi dan Klub Futsal Profesional yang memenuhi ketentuan AD/ART. Permintaan KLB harus diajukan secara tertulis kepada FFI, ditandatangani pejabat berwenang, dan memuat agenda sesuai kewenangan KLB sebelum diverifikasi FFI.
Susanto mengatakan ia menghormati aspirasi anggota dan meminta semua pihak menempuh jalur organisasi. Ia juga mengingatkan agar pihak-pihak terkait menghindari cara di luar mekanisme AD/ART demi ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional.
ANTARA melaporkan, sebelumnya 10 klub peserta Pro Futsal League mendesak FFI, yang dalam laporan itu disebut sekarang bernama Asosiasi Futsal Indonesia (AFI), menggelar KLB. Klub-klub itu adalah Bintang Timur Surabaya, Blacksteel FC, Pangsuma FC, Proton, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Mimika, Unggul FC, dan Nanzabi.
Kongres tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi organisasi serta membuka jalan bagi pembenahan tata kelola futsal Indonesia. Desakan itu muncul setelah Budi Setiawan diberhentikan dari jabatan Sekretaris Jenderal FFI, yang dinilai dilakukan sepihak; laporan itu juga menyebut lima anggota Komite Eksekutif mengundurkan diri.