
Veda Ega Pratama Tampil Kuat di Moto3
14 menit yang lalu
Sistem pembayaran digital ini ditujukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Terbit · 1 min read

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Online Payment untuk memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Menurut laporan ANTARA, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan hal itu dalam pertemuan di Kepatihan Yogyakarta.
Peluncuran berlangsung di Kepatihan Yogyakarta, Kamis (5/11/2026), bersamaan dengan pertemuan tingkat tinggi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) DIY 2026.
Sri Sultan mengatakan sistem tersebut diharapkan mempercepat pembayaran sekaligus memperkuat transparansi, pengendalian, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyatakan keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari ketepatan penggunaannya dan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, penerapan teknologi perlu disertai penguatan integritas dan tanggung jawab.
Sri Sultan juga mengingatkan pentingnya nilai tata, titi, tatas, dan wiguna dalam tata kelola pemerintahan. Nilai-nilai itu, menurut penjelasannya, mencakup keteraturan prosedur, ketelitian dan integritas, konsistensi menuntaskan pekerjaan, serta manfaat kebijakan dan belanja bagi masyarakat.
Ia meminta evaluasi TP2DD mencakup efisiensi proses, kualitas akuntabilitas belanja, kontribusi terhadap pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Menurut laporan yang sama, Sri Sultan juga menyebut pelaksanaan KKI Online Payment sebagai awal pembaruan yang perlu dijalankan secara konsisten, dengan hambatan diselesaikan dan manfaatnya dibuktikan.
Sri Sultan turut menekankan perluasan elektronifikasi penerimaan daerah dan ketertiban pembayaran untuk menjaga kelancaran arus kas pelaku usaha lokal. Ia menilai sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah perlu diperkuat guna mendukung efisiensi dan ketangguhan ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo mengatakan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah membutuhkan sinergi para pemangku kepentingan. Ia berharap inovasi pembayaran digital dapat memudahkan transaksi, mendukung transparansi dan efisiensi belanja, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.