
KSTI 2026 Pamerkan Inovasi Kesehatan dan Teknologi
11 menit yang lalu
Rekomendasi mencakup koordinasi, penyelarasan rencana, ketepatan jadwal, dan pembahasan isu prioritas daerah.
Terbit · 1 min read

Pemerintah daerah se-Provinsi Papua Tengah menyepakati lima rekomendasi untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dan memperbaiki koordinasi antardaerah. Menurut laporan ANTARA, Kepala Bapperida Papua Tengah Elieser Yogi menyampaikan hasil kesepakatan itu pada Jumat (13/11/2026).
Rekomendasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda/Bapperida se-Papua Tengah di Timika pada 11–13 November 2026.
Elieser mengatakan rekomendasi dirumuskan melalui empat kelompok kerja, yakni ekonomi dan sosial budaya, fisik dan prasarana, pengendalian pembangunan daerah, serta inovasi daerah.
Rekomendasi pertama adalah memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Bappeda/Bapperida provinsi dan kabupaten, terutama untuk pengendalian serta evaluasi pembangunan berkala. Pemerintah daerah juga diminta menyelaraskan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten dengan memperhatikan indikator makro serta isu strategis tiap daerah.
Rekomendasi berikutnya mendorong pemerintah daerah mempertajam target dan intervensi untuk merespons isu nasional, program prioritas nasional, serta prioritas pembangunan provinsi dan kabupaten.
Rekomendasi keempat menekankan agar tahapan penyusunan dokumen perencanaan pemerintah provinsi dan kabupaten berjalan sesuai jadwal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Menurut laporan yang sama, Elieser menyebut keterlambatan penyusunan Renja dan RKPD masih terjadi; tahapan yang semestinya rampung pada April atau Mei terkadang baru dilakukan pada Juli hingga Agustus.
Rekomendasi kelima adalah mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tematik sebelum Musrenbang RKPD untuk membahas persoalan prioritas, seperti stunting, pengangguran, dan kemiskinan ekstrem. Elieser mengatakan catatan itu akan disampaikan kepada pimpinan provinsi dan delapan kabupaten untuk menjadi pertimbangan dalam kebijakan dan penentuan prioritas pembangunan.
Berita acara dan rekomendasi akan dirangkum dalam dokumen kesepakatan umum untuk disampaikan kepada gubernur, para bupati, serta sekretaris daerah di delapan kabupaten. Elieser berharap kesepakatan ditindaklanjuti dalam perencanaan dan penganggaran, serta Rakortek berikutnya menjadi forum evaluasi pelaksanaannya.