
Pemkot Bima Susun Peta Investasi 2026–2035
14 menit yang lalu
DPR mengesahkan UU Perampasan Aset dalam rapat paripurna, langkah yang dinilai memperkuat upaya negara mengembalikan hasil kejahatan.
Terbit · 2 min read

DPR mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset yang mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Pengesahan tersebut dinilai menjadi tonggak penting bagi perjalanan reformasi hukum di Indonesia.
Rapat paripurna itu menuntaskan pembahasan yang dikerjakan DPR bersama pemerintah dan seluruh fraksi. Guru Besar Universitas Trisakti yang juga pengamat kebijakan publik menilai proses legislasi tersebut rampung sebelum tenggat waktu yang ditetapkan.
Undang-undang ini memberi negara kewenangan menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset yang berasal dari kejahatan. Menurut akademisi tersebut, kehadirannya menggeser penekanan penegakan hukum dari semata-mata penghukuman pelaku ke pemulihan aset.
Ia menyatakan hukuman penjara tidak menyelesaikan persoalan selama hasil kejahatan masih tersembunyi atau dinikmati pihak lain. Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan keuntungan ekonomi dari perbuatan melawan hukum dapat diamankan melalui mekanisme yang sah.
Salah satu pengaturan yang disorot adalah penanganan aset ketika tersangka atau terdakwa melarikan diri. Dalam penilaiannya, negara dapat tetap mengejar aset terkait tindak pidana melalui pengadilan meski perkara pidananya belum berakhir, dengan tetap memperhatikan pembuktian, pengawasan hakim, dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik.
Perhatian lain diarahkan pada relevansi undang-undang ini bagi kejahatan ekonomi digital, seperti investasi bodong, penipuan berkedok aset kripto, pinjaman online ilegal, perjudian daring, hingga penipuan layanan perjalanan dan ibadah. Menurutnya, korban kejahatan semacam itu tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga tabungan pensiun, dana pendidikan anak, dan modal usaha.
Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, akademisi itu menilai kepastian cakupan tindak pidana menjadi penting agar kewenangan negara tidak terlalu luas. Ia menegaskan negara perlu membedakan aset yang terkait tindak pidana dari aset yang diperoleh secara sah, disertai perlindungan hak kepemilikan dan mekanisme keberatan.
Tahap berikutnya yang disoroti adalah pengelolaan aset yang dirampas, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian. Tata kelola yang transparan dan akuntabel dinilai menentukan agar nilai ekonomi aset tidak menyusut.
Ia menyimpulkan keberhasilan undang-undang ini akan diukur dari besarnya kerugian yang pulih dan perlindungan hak korban. Kesiapan kelembagaan, kapasitas penelusuran aset, koordinasi antarlembaga, serta pengawasan disebutnya menjadi penentu pelaksanaannya.