
PPIT Dorong Peran Pemda dalam Kerja Sama RI-China
11 menit yang lalu
APVI meminta kebijakan membedakan usaha vape legal dari penyalahgunaan narkotika dan menata industri secara proporsional.
Terbit · 1 min read

Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) meminta pemerintah menjaga keberlangsungan ekosistem usaha rokok elektronik legal di tengah perkembangan pengaturan vape di Indonesia. Menurut laporan ANTARA, Ketua Umum APVI Budiyanto menilai usaha yang mematuhi ketentuan perlu dibedakan dari penyalahgunaan vape untuk narkotika.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026), Budiyanto mengatakan penyamarataan produk legal dengan penyalahgunaan narkotika dapat berdampak pada pelaku usaha, tenaga kerja, investasi, dan penerimaan negara.
"Apabila produk legal terus keliru diasosiasikan dengan narkotika padahal ini penyalahgunaan, maka pelaku usaha legal yang mematuhi aturan ikut menanggung dampaknya,” ujar Budiyanto.
Menurut laporan yang sama, ia menilai anggapan yang menyamaratakan vape legal dengan vape ilegal dapat menciptakan ketidakpastian dan menekan pelaku usaha yang beroperasi sesuai ketentuan.
Budiyanto mengatakan efektivitas kebijakan seharusnya dinilai dari kemampuannya mencegah penyalahgunaan, melindungi masyarakat, dan menindak pihak yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika. Ia berharap penataan industri legal dilakukan secara proporsional, bukan dengan pembatasan yang menimbulkan ketidakpastian.
APVI menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Budiyanto juga menyebut perlindungan anak dan sikap tegas terhadap narkotika sebagai bagian dari posisi asosiasi.
Zay, pedagang vape di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang telah menjalankan usaha selama delapan tahun, mengkhawatirkan dampak pelarangan menyeluruh terhadap pelaku usaha dan pegawai. “Khawatir, jangan sampai dilarang menyeluruh. Soalnya pasti berpengaruh besar, kasihan pelaku usaha dan pegawainya,” katanya.
Dalam diskusi kelompok terarah tentang persoalan vape atau rokok elektrik yang digelar Komisi Fatwa MUI, Nugraha Prasetia Yogie dari Kementerian Perindustrian memaparkan skala industri tersebut. Menurut laporan ANTARA, ia menyebut sekitar 200 perusahaan menyerap hingga 100.000 tenaga kerja, dengan nilai investasi terkumpul Rp31 triliun dan devisa ekspor hingga 518 juta dolar AS.
Yogie juga menyatakan sektor itu menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun per tahun. Ia berpendapat pengaturan rokok elektronik perlu memperkuat tata niaga dan pengawasan peredaran, bukan menerapkan pelarangan secara menyeluruh.