
APVI Minta Ekosistem Vape Legal Tetap Terjaga
9 menit yang lalu
Capaian LP2B nasional melampaui target 87 persen, tetapi tiga provinsi masih berada di bawahnya.
Terbit · 1 min read

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebut capaian Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) nasional telah melampaui target pemerintah. Menurut laporan ANTARA, capaian berdasarkan data per 10 November 2026 mencapai 87,98 persen.
Nusron menyampaikan angka tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Perkembangan Penetapan LP2B pada Lahan Baku Sawah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Nusron mengatakan pemerintah pusat dan daerah telah menyepakati capaian 87,98 persen. “Itu sudah kita tetapkan kesepakatannya sudah ketemu angka 87,98 persen. Kurang 0,02 persen bisa mencapai 88 persen,” kata Nusron.
Capaian itu melampaui target nasional 87 persen yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Menurut laporan yang sama, Nusron menyebut selisih 0,98 persen di atas target sebagai modal untuk memperkuat ketahanan pangan.
Ia mengatakan kawasan yang ditetapkan sebagai LP2B dilindungi agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Perlindungan tersebut ditujukan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Nusron menyebut lebih dari 400 kabupaten dan kota telah menyelesaikan penetapan LP2B, termasuk melalui surat keputusan, hasil verifikasi, dan berita acara bersama pemerintah pusat. Namun, Riau, Banten, dan Papua masih berada di bawah target 87 persen, masing-masing dengan capaian 76,24 persen, 84,73 persen, dan 78,02 persen.
Menurut laporan yang sama, Nusron mengaitkan capaian Riau dengan dominasi perkebunan kelapa sawit. Ia menyebut keterbatasan lahan sawah sebagai kendala di Banten dan Papua, yang menurutnya membutuhkan penguatan melalui program pemerintah.
Nusron juga mengatakan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026, yang memungkinkan revisi tata ruang secara parsial agar perlindungan LP2B segera memiliki kekuatan hukum. Ia menyampaikan bahwa mulai Desember 2026 seluruh peta LP2B akan diunggah ke aplikasi Sentuh Tanahku dan Situs Bumi untuk meningkatkan transparansi serta mencegah alih fungsi lahan yang tidak semestinya.