
Komisaris Ultrajaya Mengundurkan Diri
21 menit yang lalu
Bahlil mendorong pelibatan pengusaha daerah dan UMKM dalam proyek hilirisasi serta akses pertambangan.
Terbit · 1 min read

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong agar UMKM dan pengusaha daerah mendapat bagian lebih besar dalam proyek hilirisasi sumber daya alam. Menurut laporan ANTARA, ia menyampaikan hal itu dalam keterangannya pada Minggu (8/11/2026).
Bahlil menilai keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari jumlah smelter atau pabrik pengolahan yang dibangun. Menurut dia, kegiatan industri juga perlu membuka kesempatan bagi UMKM dan memperkuat posisi pengusaha nasional dalam rantai pasok.
Ia mengatakan pengadaan barang dan jasa untuk industri di daerah kerap didominasi perusahaan dari Jakarta. Bahlil mencontohkan pengalamannya saat menjadi Ketua Umum HIPMI, ketika kebutuhan industri di daerah, termasuk barang sederhana, didatangkan dari Jakarta.
Bahlil menyebut pemerintah telah menerbitkan keputusan menteri yang mengatur penggunaan kontraktor tidak terafiliasi dan memberi ruang lebih besar bagi pengusaha daerah dalam kegiatan pertambangan. Ia mengatakan kebijakan tersebut mendapat kritik dari sejumlah pengusaha besar karena mengubah pola pengadaan yang berjalan.
Ia juga menyoroti kepemilikan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah penghasil sumber daya alam. Menurut Bahlil, pengusaha daerah kesulitan bersaing dalam tender atau lelang dengan kelompok usaha besar yang memiliki modal lebih kuat.
Untuk membuka akses perizinan pertambangan, pemerintah mendorong perubahan regulasi melalui Undang-Undang Minerba agar UMKM, koperasi, dan badan usaha milik daerah mendapat prioritas. Bahlil menyebut langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pengusaha daerah.
Bahlil mengatakan hilirisasi tidak semestinya hanya memindahkan lokasi pengolahan ke Indonesia. Menurut dia, pembangunan smelter belum membuat industri mandiri apabila teknologi dan permodalannya masih bergantung pada pihak luar negeri.
Ia mengatakan pemerintah juga membenahi tata kelola investasi dan perizinan agar proses bisnis lebih transparan dan efisien. Salah satu kebijakan yang disebutnya ialah pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pertambangan dengan sistem satu tahun, yang diharapkan menjaga keseimbangan pasokan dan penerimaan negara.