
Pemerintah Siapkan Regulasi Pendirian PFII
13 menit yang lalu
Percepatan proyek hulu migas dinilai penting untuk meningkatkan produksi dan menekan impor minyak.
Terbit · 1 min read

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) segera menjalankan proyek pada blok yang telah mendapat persetujuan rencana pengembangan (PoD). Menurut laporan ANTARA, ia menyatakan konsesi dapat diserahkan kepada negara jika pemegangnya tidak mampu mengerjakan proyek.
Bahlil menyampaikan hal itu saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Forum tersebut mempertemukan regulator, KKKS, kontraktor, akademisi, dan investor di sektor hulu minyak dan gas bumi.
Menurut laporan ANTARA, Bahlil mengatakan Indonesia masih mengimpor sekitar 700–750 ribu barel minyak per hari. Ia menilai percepatan proyek pada blok yang sudah mengantongi PoD diperlukan untuk menekan impor.
Bahlil juga meminta Pertamina bergerak cepat dan mengatakan status perusahaan milik negara bukan alasan untuk bekerja lambat. Ia meminta Pertamina berbagi pengelolaan dengan perusahaan lain jika tidak mampu menjalankan pekerjaan.
ANTARA melaporkan Bahlil menyebut konsumsi minyak nasional sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi berada di kisaran 600–650 ribu barel per hari. Program biodiesel B50 disebut menutup sekitar 250–300 ribu barel kebutuhan, sehingga sisa kebutuhan yang masih diimpor sekitar 700–750 ribu barel per hari.
Bahlil mengatakan peningkatan produksi minyak masih menjadi pekerjaan berat. Ia menilai sumur-sumur minyak Indonesia sebagian besar sudah tua dan produksi minyak nasional terus menurun dalam 10 tahun terakhir.
Untuk meningkatkan produksi, Bahlil meminta KKKS berinovasi dengan rekayasa teknologi. Ia menyebut Exxon di Cepu, Jawa Timur, sebagai contoh upaya mengoptimalkan produksi.
Bahlil menyebut desakannya sebagai anjuran, bukan ancaman, dan menilai kondisi saat ini tepat untuk bergerak karena harga minyak dunia meningkat serta permintaan global menguat. Ia juga menyebut kondisi geopolitik yang tidak menentu mendorong negara memproteksi kebutuhan energinya masing-masing dan berpotensi memicu ketegangan di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara. Bahlil optimistis percepatan kerja pemegang konsesi dapat mendukung target Presiden Prabowo Subianto pada 2029–2030 dan upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi.