
Dinkes Aceh Selatan Tangani 637 Kasus TB
17 menit yang lalu
DJP mengirim pengingat kepada wajib pajak yang menghapus bukti potong agar membetulkan SPT secara mandiri.
Terbit · 1 min read

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan 1,9 juta wajib pajak menghapus bukti potong saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Menurut laporan ANTARA, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan tindakan itu bertujuan mengubah status kurang bayar atau lebih bayar menjadi nihil.
Bimo menyampaikan hal tersebut dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Menurut Bimo, DJP menyasar 475.698 wajib pajak dan mengidentifikasi sekitar 3.722.959 bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari Coretax dalam SPT Tahunan PPh 22 Tahun Pajak 2025.
DJP hanya mengirim pesan kepada wajib pajak yang menghapus bukti potong dengan nilai PPh paling sedikit Rp100 ribu. Dari kelompok itu, 312.546 wajib pajak memiliki nilai PPh antara Rp100 ribu hingga Rp1 juta, sedangkan 71 wajib pajak memiliki nilai pemotongan di atas Rp1 miliar.
Kelompok dengan nilai PPh Rp10 juta hingga Rp100 juta mencakup 26.760 wajib pajak. Total nilai pemotongan pada kelompok tersebut sekitar Rp720 miliar.
Sebagai tindak lanjut, DJP mengirim surat elektronik pengingat agar wajib pajak yang bersangkutan membetulkan SPT Tahunan 2025 secara mandiri. Pendekatan komunikasi itu dirancang untuk mendorong kepatuhan sukarela tanpa langsung menekankan ancaman sanksi.
Bimo mengatakan, “Tujuannya memperbaiki mutu kepatuhan, memperbaiki kepatuhan sukarela, dengan memahami perilaku wajib pajak.” DJP menetapkan sasaran berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain bukti potong berstatus valid dan telah dilaporkan penerbit, merupakan pajak nonfinal, nilai PPh dari seluruh bukti potong yang dihapus minimal Rp100 ribu, serta NPWP sesuai dengan SPT Tahunan.