
Advokat Aksi Minta Kasus Suket Tetap Diproses
14 menit yang lalu
Kemendagri meminta pemerintah daerah memprioritaskan penanggulangan TBC dalam perencanaan dan anggaran.
Terbit · 1 min read

Menurut laporan ANTARA, Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah memasukkan program penanggulangan tuberkulosis (TBC) ke dalam prioritas pembangunan dan penganggaran daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan dorongan itu di Sumedang, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Dalam laporan tersebut, Wiyagus mengatakan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, menurut dia, kepala daerah perlu memberi perhatian pada penanganan TBC.
Ia menyebut komitmen pemerintah daerah perlu tercermin dalam dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Menurut data Kementerian Kesehatan yang dikutip ANTARA, penemuan kasus TBC nasional hingga Oktober 2026 mencapai 666.985 kasus, sekitar 61 persen dari target 972.000 kasus. Sebanyak 599.425 pasien telah memulai pengobatan.
Di Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan mencatat 3.591 kasus ditemukan dari estimasi 5.113 kasus sepanjang 2026 hingga 1 Juli 2026. Capaian itu sekitar 70 persen dari proyeksi tahunan.
Wiyagus mengatakan pemerintah pusat perlu memastikan kesesuaian antara capaian program kesehatan yang dilaporkan pemerintah daerah dan keadaan di lapangan, termasuk pelaksanaan anggaran serta rencana aksi penanggulangan TBC.
Ia menyatakan penanganan TBC memerlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat. Upaya yang disebutnya mencakup penguatan pelacakan kontak erat serta peningkatan kepatuhan menjalani terapi pencegahan tuberkulosis.