
Kementerian Hukum Layani Status Kewarganegaraan Anak
11 menit yang lalu
FINE Institute menilai kapasitas fiskal Indonesia perlu diukur dari seluruh sumber penerimaan negara, bukan hanya rasio pajak.
Terbit · 2 min read

FINE Institute menyatakan kapasitas fiskal Indonesia tidak bisa dinilai hanya dari besaran rasio pajak, apalagi dengan memakai acuan kawasan ASEAN. Penilaian itu disampaikan Analis ekonomi politik Menteng Kleb sekaligus Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi, dalam keterangan yang diterima di Bali, Kamis (19/11/2026).
Menurut Kusfiardi, rasio pajak memang indikator penting, tetapi belum cukup untuk memotret seluruh kapasitas fiskal negara. Pernyataan itu merespons sorotan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva terhadap rasio pajak ASEAN dalam ASEAN Summit ke-49 di Manila, Filipina.
Ia menilai setiap rekomendasi kebijakan semestinya memperhitungkan struktur ekonomi dan kebutuhan pembangunan nasional Indonesia. Pendekatan yang menyamaratakan kondisi fiskal semua negara ASEAN dinilai berisiko melahirkan diagnosis yang tidak lengkap.
Kusfiardi menjelaskan, rasio pajak yang rendah dapat muncul dari persoalan kepatuhan dan administrasi. Namun, angka itu juga bisa mencerminkan terbatasnya cakupan produksi, luasnya kegiatan ekonomi informal, produktivitas yang masih rendah, dan struktur ekonomi yang belum banyak menciptakan nilai tambah.
Ia menambahkan, penerimaan negara Indonesia tidak hanya berasal dari pajak, tetapi juga dari penerimaan negara bukan pajak, termasuk pengelolaan sumber daya alam. "Karena itu, penilaian terhadap kapasitas fiskal perlu memperhatikan keseluruhan sumber penerimaan dan kualitas penggunaannya," ujarnya.
Menurut Kusfiardi, sorotan IMF dapat menjadi rujukan bagi investor, lembaga pemeringkat, kreditor, hingga pelaku pasar saat menilai kondisi ekonomi sebuah negara. Karena itu, pemerintah didorong meresponsnya dengan data, argumentasi, dan rencana reformasi yang terukur, termasuk memaparkan asal persoalan, langkah perbaikan, serta kaitan antara penerimaan yang meningkat, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan fiskal.
FINE Institute merekomendasikan tiga langkah untuk menyikapi pandangan IMF. Pertama, diagnosis rasio pajak sebaiknya disusun mengikuti karakteristik perekonomian Indonesia, bukan sekadar perbandingan agregat antarnegara.
Kedua, reformasi penerimaan diarahkan pada perluasan basis ekonomi formal, kenaikan produktivitas, pembenahan administrasi perpajakan, dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Ketiga, komunikasi fiskal kepada publik dan pasar mesti konsisten, dengan penjelasan yang mencakup kualitas belanja, risiko fiskal, dan peran APBN dalam pembangunan, bukan hanya target penerimaan.
Kusfiardi mengakui standar internasional tetap penting sebagai pembanding, tetapi menurut dia standar itu mesti menjadi penguat penilaian dalam negeri, bukan pengganti pertimbangan kebijakan yang disusun berdasarkan kebutuhan Indonesia. "Kekuatan fiskal Indonesia harus dinilai dari kemampuan negara menghimpun sumber daya, membiayai pembangunan, memperkuat ekonomi produktif, menjaga stabilitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.