
FINE Institute: Rasio Pajak Bukan Ukuran Tunggal Fiskal
17 menit yang lalu
Pemerintah tetap melayani permohonan penegasan status kewarganegaraan anak yang terlambat mendaftar.
Terbit · 1 min read

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan Kementerian Hukum menerima permohonan penegasan status kewarganegaraan dari anak-anak yang terlambat mendaftarkan pilihan kewarganegaraan mereka. Kebijakan itu diambil agar keterlambatan administratif tidak menghalangi pemenuhan hak anak sebagai warga negara.
Keterangan tersebut disampaikan Supratman dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (19/11/2026). Menurut dia, kementeriannya menempuh kebijakan diskresi untuk melayani permohonan semacam itu meskipun tenggat yang diatur dalam peraturan pemerintah sudah berakhir.
"Sehingga semua bagi adik-adik kita yang terlambat memilih kewarganegaraan mungkin karena ketidaktahuan, kami layani semua," kata Supratman.
Ia menjelaskan dasar kebijakan tersebut adalah asas perlindungan maksimum yang diamanatkan Undang-Undang Kewarganegaraan. Dengan begitu, kata dia, keterlambatan urusan administrasi tidak otomatis menutup jalan anak memperoleh hak kewarganegaraannya.
Supratman menyebut kebutuhan layanan penegasan status kewarganegaraan kini meningkat, terutama bagi anak-anak yang belum menentukan pilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga tengah menyiapkan pembaruan Undang-Undang Kewarganegaraan. Regulasi baru itu diharapkan mengakomodasi berbagai persoalan kewarganegaraan, termasuk kebutuhan diaspora Indonesia serta anak-anak berkewarganegaraan ganda yang bersekolah dan berkarier di luar negeri.
Menurut Supratman, Presiden dalam waktu dekat akan mengirimkan surat presiden kepada DPR RI terkait pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Surat itu menjadi pintu bagi pembahasan lebih lanjut berbagai ketentuan yang ada.
"Nanti banyak hal yang bisa kita diskusikan untuk memperkaya bagaimana kemudian Undang-Undang Kewarganegaraan itu bisa berjalan dan mengakomodir harapan teman-teman diaspora dan juga anak-anak talenta kita yang saat ini juga masih bersekolah ataupun berkarier di luar negeri," ujar dia.
Pembaruan regulasi itu diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak kewarganegaraan bagi anak-anak, diaspora, dan talenta Indonesia yang berada di luar negeri.