
Menhan Sjafrie dan Dasco Bahas Revisi UU Pertahanan
12 menit yang lalu
Aturan mengatur pembagian manfaat ekonomi dari transaksi karbon di sektor kelautan dan perikanan.
Terbit · 1 min read

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meresmikan aturan tentang pengelolaan nilai ekonomi karbon di sektor kelautan dan perikanan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 itu diresmikan di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki, Rabu (18/11/2026).
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan aturan tersebut menjadi dasar pembagian keuntungan dari transaksi karbon di bidang kelautan dan perikanan.
Ia menyebut ketentuan itu dirancang agar mekanisme nilai karbon dapat diketahui secara terbuka dan pihak-pihak terkait memiliki aturan keterlibatan yang jelas.
Koswara mengatakan masyarakat yang ikut menjaga kawasan perairan dapat memperoleh manfaat ekonomi. Menurut dia, ukuran pembagian manfaat, termasuk persentase bagi hasil, tercantum dalam mekanisme tersebut.
Aturan itu mencakup pembagian manfaat bagi pemilik lahan, pemilik proyek, pemerintah daerah, serta masyarakat yang berperan dalam proyek karbon biru.
Koswara mengatakan keterlibatan tiap daerah akan diperhitungkan, termasuk kontribusi pemilik lahan, pekerja proyek, dan warga yang terdampak.
Pada kesempatan yang sama, VNV Advisory, PT Yani Kusuma Perkasa, dan YAKOPI menandatangani dukungan terhadap penerapan aturan tersebut. Sejumlah proyek karbon biru juga disebut akan segera didaftarkan ke Sistem Registri Unit Karbon agar dapat diperdagangkan.