
Loker DLH DKI hingga Rekor Stok Beras Jadi Sorotan
14 menit yang lalu
Lutfi dan Dino berbeda sikap soal Singapura, dari polemik MSCI hingga penanganan kabut asap.
Terbit · 2 min read

Menurut laporan CNN Indonesia, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal berbeda pandangan dalam menyikapi hubungan Indonesia dengan Singapura. Perbedaan itu muncul di tengah polemik pasar modal dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dan keduanya merupakan mantan pejabat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Perbedaan pandangan itu mengemuka setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 15 Oktober 2026 mengumumkan konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia. MSCI menyebut masukan pelaku pasar soal ketidakjelasan struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan belum terlihatnya dampak reformasi pasar modal secara konsisten, dengan keputusan final paling lambat 30 Juni 2027.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Senin (19/10/2026), Lutfi menuding Singapura berupaya menekan pasar modal Indonesia melalui MSCI. Ia menyebut Temasek dan GIC, perusahaan investasi milik Singapura, berpengaruh besar di lembaga itu, dan menduga perubahan klasifikasi dari pasar berkembang menjadi pasar mandiri dapat menurunkan harga saham domestik. Menurut laporan yang sama, klaim Lutfi belum terverifikasi secara independen, dan pengumuman MSCI tidak memuat bukti adanya tekanan dari Singapura.
Dino menanggapi dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Kamis (22/10/2026). Ia menilai anggapan bahwa Singapura berkonspirasi menjatuhkan pasar modal Indonesia tidak masuk akal, dan menyebut hubungan kedua negara telah lama dibangun lewat kerja sama ekonomi, investasi, pendidikan, serta penanganan berbagai krisis.
Menurut Dino, Singapura juga berkepentingan terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. "Hukumnya tabu dan haram bagi elit politik Singapura untuk berkonspirasi mencelakai Indonesia. Sebagaimana juga tabu dan haram bagi Indonesia untuk mencelakai Singapura," tegasnya.
Perbedaan keduanya juga terlihat dalam menyikapi kebakaran lahan yang memicu kabut asap hingga ke Singapura dan Malaysia. Pemerintah Singapura menyatakan akan mengeluarkan surat peringatan pencegahan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga terkait kebakaran tersebut, berisi permintaan mengerahkan tim pemadam, menghentikan aktivitas pembakaran, dan menyerahkan rencana aksi kepada Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu mengatakan investigasi pemerintahnya menunjukkan sebagian kabut asap berasal dari lahan milik tujuh perusahaan itu, dan denda atau tuntutan hukum dapat menjadi opsi.
Lutfi menilai surat peringatan saja tidak cukup dan mendesak Singapura menindak perusahaan yang bertanggung jawab, termasuk yang kantor pusatnya berada di negara tersebut. "Jangan hanya menulis surat, jangan hanya mengirim peringatan ke Jakarta, geledah kantor mereka di Singapura pakai hukum Singapura. Kalau mau tegas, jangan hanya tegas ke orang kecil, tapi ke semua orang," kata Lutfi. Ia juga menolak jika karhutla dipakai untuk menyudutkan Indonesia secara keseluruhan dan menilai pertanggungjawaban harus diarahkan kepada perusahaan yang terbukti terlibat, apa pun negara asalnya.
Dino memandang kabut asap sebagai ujian bagi diplomasi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan penanganan tsunami Aceh dan Nias pada 2004, ketika Indonesia memimpin penanganan bencana dengan melibatkan bantuan negara tetangga dan komunitas internasional. Menurutnya, perusahaan yang diduga terkait kebakaran harus ditangani tanpa merusak hubungan diplomatik. "Sejuta kawan terlalu sedikit, satu lawan musuh terlalu banyak," ujar Dino.
Download the Hive app for live alerts and offline reading.