
Kemenag Dorong AICIS+ Bahas Riset Lintas Disiplin
13 menit yang lalu
Pemerintah menargetkan lebih dari 90 persen ekspor perkebunan berbentuk produk turunan.
Terbit · 2 min read

Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan Slamet mendorong penguatan hilirisasi dan produktivitas perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas serta kesejahteraan pekebun. Menurut laporan ANTARA, ia menyampaikan hal itu saat menghadiri International Conference and Expo on Palm Oil and Others 2026 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Dalam acara tersebut, Alim mengatakan perkebunan berperan menopang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung energi terbarukan. Ia mendorong agar lebih dari 90 persen ekspor perkebunan ke depan berupa produk turunan, bukan bahan mentah.
Menurut laporan yang sama, pemerintah mencanangkan hilirisasi tujuh komoditas perkebunan unggulan sejak 2025: tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala. Alim menyebut sawit, kakao, dan kelapa memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Alim mengatakan sekitar 20–30 persen ekspor perkebunan Indonesia saat ini masih berupa bahan mentah. Ia menyampaikan, “Target kita ke depan, mudah-mudahan kita bisa mencapai lebih dari 90 persen ekspor perkebunan sudah dalam bentuk produk turunan,” ungkapnya.
Di sisi hulu, program tersebut mencakup perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi perkebunan sekitar 870 ribu hektare, mulai dari penyiapan lahan hingga penyediaan benih unggul dan penerapan praktik budidaya yang baik. Pada 2026, pemerintah mengembangkan kawasan kakao seluas 174.000 hektare dan kelapa 151.554 hektare.
Alim mencontohkan potensi nilai tambah kelapa: harga kelapa butiran sekitar Rp1.350 per kilogram, sementara minyak kelapa disebut bernilai sekitar Rp60.000 per liter dan minyak kelapa murni dapat mencapai Rp145.000 per liter. Ia mengatakan, “Ini bukan sekadar hitungan di atas kertas. Pada Oktober tahun lalu, produk hilirisasi kelapa dari Maluku Utara juga sudah diekspor ke Tiongkok,” tuturnya.
Pemerintah juga memperluas areal tebu dan menjalankan program bongkar ratoon sejak 2025 untuk mendukung swasembada gula konsumsi. Menurut laporan yang sama, nilai impor gula rata-rata sekitar Rp44 triliun per tahun menjadi salah satu alasan langkah tersebut.
Di tengah ketidakpastian geopolitik dan gangguan pasokan energi global, pemerintah mendorong pemanfaatan komoditas perkebunan sebagai bahan baku energi terbarukan. Untuk mendukung ketahanan energi, pemerintah mendorong mandatori biodiesel B50 dan menyiapkan pengembangan bioetanol E10 secara bertahap. Pengembangan bahan bakunya mencakup tebu, ubi kayu, jagung, sorgum, dan jambu mete, sedangkan pengembangan sawit untuk bioenergi direncanakan seluas 2–5 juta hektare. Menurut laporan yang sama, pengembangan dirancang terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan lahan yang tersedia sesuai ketentuan.