
Son Ucapkan Selamat atas Ballon d'Or Kane
16 menit yang lalu
Bappenas meraih predikat AA untuk keempat kalinya berturut-turut dengan nilai 100 pada 2026.
Terbit · 1 min read

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meraih predikat AA atau istimewa dengan nilai 100 dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2026. Menurut laporan ANTARA, predikat tersebut diraih untuk keempat kalinya secara berturut-turut.
Bappenas menerima penghargaan tersebut dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026 yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum. Naskah ANTARA menyebut keterangan resmi disampaikan di Jakarta pada Selasa (27/10/2026), tetapi tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan forum.
Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas Oktorika mengatakan capaian itu menjadi motivasi untuk meningkatkan tata kelola regulasi. Ia menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar kementerian atas kontribusi mereka dalam menciptakan tata kelola hukum yang lebih baik.
Laporan yang sama menyebut reformasi hukum dinilai penting untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Upaya tersebut tidak hanya menyangkut pemenuhan prosedur, tetapi juga efektivitas aturan dalam mendukung kebijakan dan memberi kepastian hukum.
Penghargaan itu juga menjadi dorongan bagi Biro Hukum Bappenas untuk mengoptimalkan tugas pembentukan peraturan, fasilitasi penyusunan produk hukum, pemberian pertimbangan hukum, serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Penguatan fungsi tersebut ditujukan untuk mendukung kebijakan pembangunan dengan landasan hukum yang kuat dan selaras dengan perencanaan nasional.
Forum tersebut menghasilkan empat agenda aksi nasional: penerapan analisis dampak regulasi sebelum aturan ditetapkan, penguatan harmonisasi produk hukum daerah, pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan berbasis bukti dan partisipatif, serta optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan perlunya harmonisasi, penyederhanaan, serta pemantauan dan evaluasi peraturan berbasis bukti. Kepala Biro Hukum Bappenas Ari Prasetyo menyatakan kualitas regulasi berperan strategis dalam menentukan efektivitas kebijakan pembangunan dan Bappenas akan terus memperkuat sinergi serta pengelolaan informasi hukum.