
Mobil Bekas Berpelat B Dikirim ke Daerah
11 menit yang lalu
Habiburokhman menilai sanksi terhadap AS sebanding dengan pelanggaran dan meminta penegakan hukum konsisten.
Terbit · 1 min read

Ketua Komisi DPR RI Habiburokhman mengapresiasi keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Inspektur Jenderal Polisi AS, salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Menurut laporan ANTARA Manado, ia menyampaikan hal itu dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta.
Polri menjatuhkan sanksi tersebut setelah sidang etik terhadap AS pada 10 November 2026. Habiburokhman menilai sanksi itu sebanding dengan bobot kesalahan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan AS.
Habiburokhman juga menyebut skandal penyadapan yang melibatkan AS dan tiga tersangka lainnya sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Polri di era modern. Menurutnya, tindakan tersebut mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Ia menilai keputusan PTDH menunjukkan ketegasan Polri terhadap pelanggaran berat. Habiburokhman berharap ketegasan serupa diterapkan secara konsisten kepada tiga tersangka lainnya.
Menurut laporan yang sama, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada 3 November 2026, yakni mantan Kapolri berinisial LSP, AS, serta Inspektur Jenderal Polisi EH, widyaiswara di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
Pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka. Dengan penetapan itu, jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik menjadi empat orang.
Pada hari yang sama, Polri menyampaikan bahwa LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. SU belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit pascastroke.
Habiburokhman mengatakan komisi DPR RI tersebut akan terus mengawal penegakan etik dan proses hukum pidana terhadap keempat tersangka. Ia meminta mereka yang terbukti bersalah dijatuhi hukuman setimpal.