Moratorium Pemekaran Wilayah Belum Dicabut

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah belum mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Menurut laporan ANTARA Manado, kebijakan itu masih berlaku di tengah adanya aspirasi pemekaran wilayah.

Tito menyampaikan hal tersebut di Nagan Raya, Aceh, pada Selasa (10/11/2026) malam. Pernyataannya berkaitan dengan aspirasi sebagian masyarakat Aceh, termasuk usulan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS).

Tito mengatakan pemekaran wilayah membutuhkan biaya besar, antara lain untuk membangun kantor dan membiayai operasional serta belanja pegawai.

“Karena untuk memekarkan wilayah itu membutuhkan biaya yang tidak mudah, sekali membangun itu kan ada biaya untuk buat perkantoran yang mahal, selain itu biaya operasionalnya, biaya belanja pegawainya,” kata Tito.

Menurut laporan yang sama, Kementerian Dalam Negeri mencatat lebih dari 340 usulan pemekaran yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota.

Tito menyatakan peluang pembukaan kembali moratorium dapat dipertimbangkan jika kondisi perekonomian dan keuangan negara membaik serta kebocoran anggaran dapat ditutup. Pertimbangan itu, menurutnya, perlu melalui kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

“Doakan saja ekonomi kita makin membaik, keuangan kita makin membaik, bagus, kebocoran yang bapak Presiden upayakan untuk tutup dan membuat keuangan kita kuat, bisa saja moratorium untuk pemekaran bisa dibuka kembali,” kata Tito.