
AS Bidik Guardiola untuk Gantikan Pochettino
59 menit yang lalu
Silmy menyebut perkara pemerasan dan gratifikasi sebagai kriminalisasi, sementara hakim memerintahkan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.
Terbit · 1 min read

Menurut laporan CNN Indonesia, majelis hakim menolak seluruh eksepsi mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, menyatakan surat dakwaan sah, dan memerintahkan jaksa KPK melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Silmy menilai perkara yang menjeratnya sebagai kriminalisasi dan membantah tuduhan pemerasan serta gratifikasi.
Putusan sela itu dibacakan di persidangan. Laporan tersebut tidak menyebutkan lokasi sidang maupun tanggal kejadian secara terpisah dari waktu penerbitan berita.
Silmy mengatakan dirinya siap menerima putusan sela dan akan meluruskan tuduhan dalam sidang pokok perkara. Ia juga menolak tuduhan bahwa dirinya memerintahkan, mengatur, atau memaksakan pungutan.
Dalam keterangan tertulis yang dikutip CNN Indonesia, Silmy mempertanyakan tuduhan pemerasan terhadap pejabat setingkat direktur jenderal atau wakil menteri. Ia menyebut tuduhan itu terasa dipaksakan.
Silmy mengatakan aplikasi Molina dibuat agar pemohon izin tinggal dapat mengakses layanan secara daring tanpa bertemu langsung dengan petugas, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, surat dakwaan juga menyebut tujuan aplikasi itu mencegah biaya di luar penerimaan negara bukan pajak.
Ia menyebut digitalisasi layanan imigrasi sebagai sistem pemerintahan berbasis elektronik yang melayani jutaan pemohon. Silmy juga memaparkan perluasan autogate dari 17 menjadi 173 unit, layanan paspor elektronik dari 52 menjadi 126 kantor imigrasi, serta penyempurnaan aplikasi M-Paspor untuk mengurangi peran calo.
Dalam dakwaan, Silmy dituduh melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing senilai Rp168,9 miliar bersama sejumlah pejabat dan staf imigrasi. Penuntutan terhadap beberapa pihak dalam perkara itu dilakukan secara terpisah.
Silmy juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar. Tuduhan tersebut merupakan isi dakwaan dan belum menjadi putusan akhir dalam pemeriksaan pokok perkara.