
KPK Geledah Enam Lokasi Kasus Jalan Sumut
15 menit yang lalu
LKS Tripnas mencatat capaian kelembagaan dan diharapkan terlibat dalam agenda regulasi ketenagakerjaan.
Terbit · 1 min read

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berharap Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) semakin aktif mengawal agenda ketenagakerjaan melalui dialog pemerintah, pekerja atau buruh, dan pengusaha. Menurut laporan ANTARA, harapan itu disampaikan Yassierli dalam keterangan yang diterima di Langsa, Aceh, Rabu (11/11/2026).
Yassierli mengapresiasi capaian LKS Tripnas periode 2023–2026 dalam membangun dialog dan mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Ia berharap periode berikutnya melanjutkan capaian tersebut dan menjaga dialog tripartit sebagai ruang mempertemukan kepentingan para pihak.
Selama periode itu, LKS Tripnas merestrukturisasi Badan Pekerja menjadi tiga Badan Pekerja, yaitu Bidang Tata Kelola, Bidang Regulasi, dan Bidang Produktivitas. Lembaga tersebut juga menghasilkan 41 Pokok Pikiran dan merumuskan 20 Rekomendasi Strategis yang disepakati dalam Sidang Pleno.
LKS Tripartit turut menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Ahli Produktivitas bagi pekerja. Program itu dirancang untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, dan efisiensi tenaga kerja Indonesia di tengah tantangan pasar global.
Menurut laporan yang sama, Sekretariat LKS Tripartit dan fasilitas gedung sekretariat mendukung capaian tersebut. Dukungan itu menunjang fungsi konsultasi dan komunikasi tripartit.
Salah satu agenda periode berikutnya adalah revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang ditargetkan mulai dibahas pada 2027. Yassierli menyebut Komisi IX DPR RI berkomitmen melakukan revisi agar aturan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan dunia kerja.
Menurut laporan yang sama, Yassierli menilai pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah perlu terlibat dalam penyempurnaan aturan agar berbagai perspektif, termasuk pelindungan keselamatan pekerja, dipertimbangkan. Ia juga menyebut penyusunan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai agenda prioritas, serta meminta anggota LKS Tripnas yang ditugaskan aktif memberi masukan.