
Kemendikdasmen Lepas 3.030 Lulusan ke Luar Negeri
11 menit yang lalu
Rezasyah menilai kerja sama digital ASEAN perlu diperkuat untuk menangani perjudian daring lintas negara.
Terbit · 2 min read

Pengamat hubungan internasional sekaligus dosen Universitas Presiden Teuku Rezasyah mendorong Indonesia memperkuat kerja sama siber dengan negara-negara ASEAN untuk menangani perjudian daring lintas negara. Menurut laporan ANTARA, ia menyampaikan usulan itu dalam wawancara di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Kerja sama tersebut mencakup pelacakan jaringan dan lokasi perjudian, penindakan pelaku, serta pengungkapan aliran dana hasil kejahatan. Rezasyah mengatakan negara-negara ASEAN dapat mempertimbangkan pembentukan pusat siber atau satuan tugas khusus untuk mengoordinasikan pelacakan aktivitas perjudian daring, pertukaran data intelijen, dan identifikasi aliran dana.
Menurut Rezasyah, kerja sama itu memerlukan standar operasional yang sama, termasuk sistem komunikasi dan kode seragam serta pelatihan bagi personel. Ia menilai koordinasi penegakan hukum antarnegara saat ini belum efektif karena masih terbatas pada koordinasi dan pertukaran informasi.
Perbedaan sistem hukum dan kebijakan perjudian di masing-masing negara menjadi tantangan. Sejumlah negara mengizinkan bentuk perjudian tertentu dengan regulasi ketat, sedangkan negara lain menerapkan kebijakan berbeda.
Rezasyah menilai perbedaan sistem hukum tidak menutup kemungkinan operasi bersama secara elektronik, sementara penindakan langsung tetap menjadi kewenangan aparat negara setempat. Ia juga mengatakan pelaku memanfaatkan teknologi dan infrastruktur digital yang bergerak cepat, sementara kemampuan aparat untuk melacak dan menindak jaringan tersebut kerap tertinggal.
Jaringan perjudian daring dapat melintasi yurisdiksi dan menggunakan server yang berpindah antara luar negeri dan Indonesia. Menurut Rezasyah, kondisi tersebut menyulitkan pelacakan pelaku maupun pemutusan jaringan operasional.
Rezasyah meminta persoalan perjudian daring dibahas pada tingkat pengambilan keputusan tertinggi ASEAN karena dampaknya mencakup keamanan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Ia juga menilai praktik tersebut dapat menggerus keuangan masyarakat, memperburuk kerentanan ekonomi keluarga, dan menghambat pemberdayaan generasi muda.
Di dalam negeri, Rezasyah mendorong pengawasan situs mencurigakan, pemblokiran cepat, serta deteksi situs yang berganti nama atau tampilan. Ia juga mengusulkan pengawasan infrastruktur digital sesuai ketentuan hukum dan perluasan pendidikan literasi digital dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Rezasyah turut menekankan perlunya data komprehensif tentang korban, termasuk kelompok usia dan latar belakang sosial ekonomi, untuk memetakan kerentanan serta menyusun pencegahan yang tepat sasaran. Ia mengatakan Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada respons ASEAN dan perlu melakukan penindakan dalam negeri.