
Pemuda DKI Serukan Persatuan dan Toleransi
12 menit yang lalu
Pemerintah akan menimbang masukan industri sebelum memutuskan insentif bebas ganjil genap bagi mobil listrik.
Terbit · 1 min read

Menteri Perindustrian M Sarmuji akan mendengarkan masukan Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) sebelum memutuskan kelanjutan insentif bebas ganjil genap bagi mobil listrik di Jakarta. Menurut laporan CNN Indonesia yang mengutip CNBC Indonesia, Sarmuji menyampaikan hal itu kepada wartawan pada Rabu (28/10/2026).
Ia mengatakan Periklindo akan beraudiensi dengannya. “Nanti Periklindo (Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia) akan audiensi dengan kita, kita akan dengarkan lebih lengkap apa aspirasinya. Terus kita akan timbang juga apakah insentif itu patut dilepas apa enggak,” ujar Sarmuji.
Wacana pencabutan insentif tersebut muncul setelah Ketua Umum Periklindo M Moeldoko menyampaikannya. Insentif itu dikabarkan dapat dicabut apabila jumlah mobil listrik melampaui 30 persen.
Sarmuji mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan dampak pencabutan insentif nonfiskal, termasuk keuntungan dan kerugiannya bagi industri kendaraan listrik. Menurut laporan yang sama, bentuk insentif yang dibahas antara lain bebas ganjil genap, parkir khusus, dan fasilitas pengisian daya.
Selain insentif untuk mobil listrik, Sarmuji sebelumnya berencana menemui Menteri Keuangan untuk mengusulkan insentif bagi kendaraan hybrid tertentu, termasuk plug-in hybrid (PHEV) dan range extended electric vehicle (REEV). Pertemuan itu ditargetkan berlangsung sebelum akhir Oktober.
Insentif untuk kendaraan hybrid dapat berupa keringanan pajak. Sarmuji menyebut besaran keringanan pajak tidak harus sama dengan yang diberikan kepada mobil listrik berbasis baterai.
Sarmuji berharap insentif kendaraan hybrid dapat diberikan tahun ini atau paling lambat awal tahun depan, meski bentuknya belum dirinci. Ia menilai PHEV dan REEV layak dipertimbangkan karena dinilai hemat bahan bakar dan berpotensi mengurangi subsidi bahan bakar minyak.