
Kombinasi Makanan Dapat Memengaruhi Penyerapan Zat Besi
18 menit yang lalu
ATR/BPN menyebut penataan ruang perlu memperhitungkan ancaman bencana sejak perencanaan pembangunan wilayah.
Terbit · 1 min read

Menurut laporan ANTARA, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menilai penataan ruang penting untuk mengenali ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan mengarahkan pembangunan ke lokasi aman. Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan risiko bencana perlu diperhitungkan sejak perencanaan pembangunan wilayah.
Sebanyak 2.304 bencana tercatat di Indonesia sejak awal 2026 hingga 6 November 2026. Dalu menyampaikan keterangan itu di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Dalu, 94,27 persen bencana selama 2026 merupakan bencana hidrometeorologi dan 5,73 persen bencana geologi. Bencana yang mendominasi ialah kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem.
Ia mengatakan tingginya jumlah bencana menunjukkan perlunya pengurangan risiko sejak tahap perencanaan pembangunan. Pendekatan penataan ruang, menurutnya, perlu mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, bukan hanya ketersediaan lahan.
ATR/BPN menilai penataan ruang merupakan bagian dari pencegahan agar pembangunan tidak meningkatkan kerentanan suatu wilayah. Pengaturan ruang juga perlu memperhatikan risiko, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan wilayah.
Laporan ANTARA menyebut ketentuan itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan tersebut mengamanatkan agar rencana tata ruang tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
Rencana tata ruang juga menjadi acuan rekonstruksi wilayah setelah bencana. Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana mengatakan identifikasi ancaman dan kerentanan bencana dimasukkan dalam rencana tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Windayana mengatakan pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan secara konsisten agar pembangunan tidak menambah risiko bencana. Ia menjelaskan bahwa PP Nomor 34 Tahun 2026 memungkinkan perubahan tata ruang secara parsial, termasuk untuk kebijakan khusus pemerintah pusat atau daerah.